Network
KABAR TEGAL - Forkompinda Kota Tegal diantaranya Kapolres Tegal Kota, Komandan Kodim Tegal, Wakil Walikota Tegal dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal bersinergi melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Kota Tegal untuk memastikan penerapan Pelaksanaan PPKM Darurat, Kamis, 8 Juli 2021.
Dalam kegiatan tersebut tim yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Tegal masih menemukan salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori sektor non-esensial akan tetapi masih mempekerjakan karyawannya Work From Office (WFO) 100%.
Padahal seharusnya para pekerja perusahaan non esensial, wajib membagi jadwal untuk mempekerjaan karyawannya yang bekerja dari rumah alias work from home (WFH) dan bekerja work from office maksimal 50 persen di masa Pemberlakuan PPKM Darurat.
Baca Juga: Langgar Prokes saat PPKM Darurat, 11 Warga di Brebes Langsung Jalani Sidang dan Didenda
Aturan tersebut juga tertuang dalam instruksi Walikota Tegal Nomor 443/019 Tentang Perubahan Atas Instruksi Wali Kota Tegal Nomor 443/018 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kota Tegal.
Dalam kegiatan tersebut Kapolres Tegal Kota, AKBP Rita Wulandari Wibowo, SIK, MH menyampaikan bahwa langkah mereka merupakan upaya menekan tingkat mobilitas masyarakat di Kota Tegal yang terkoreksi oleh Satgas Gugus Covid 19 pusat masih paling tinggi se-Jawa Tengah dan itu merupakan potensi besar dalam pergerakan penularan Covid-19 khususnya varian Delta.
"Pada prinsipnya kenapa kami lakukan ini semua adalah upaya mengendalikan mobilitas masyarakat. Pada peningkatan angka Covid-19 berbanding lurus dengan pergerakan manusia. Untuk itu dalam rangka menerapkan PPKM Darurat di Kota Tegal, langkah-langkah yang sudah kita laksanakan harus ada pengecekan dan pengawasan," terang Kapolres.
Baca Juga: Kota Tegal Akan Dijadikan Kawasan Wajib Vaksinasi Covid-19
Menurut Kapolres, ketaatan dari perusahaan terhadap pengaturan jadwal karyawan mana yang WFO atau WFH telah diatur dalam Instruksi Walikota Tegal, tentang bagaimana perusahaan menjalankan kewajibannya untuk memberikan pembatasan jumlah pekerja di kantor masing-masing.
Terhadap perusahaan yang masih belum mentaati instruksi Walikota Tegal, Kapolres menegaskan adanya sanksi yang dapat diberlakukan terhadap mereka yang tidak taat aturan.
