Network
Baca Juga: Tiga Calo Rapid Test Ditangkap Polisi di Stasiun Senen
Selain itu Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16/2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Juga Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 17/2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pengawasan dan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan DI Yogyakarta untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.
Komisi II DPR menilai dari sisi protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 terjaga sehingga pelaksanaannya aman, sehat, selamat dan tidak menyebabkan ledakan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini Tips Hemat Kuota Saat Pandemi Covid-19
4. RUU Cipta Kerja
RUU Ciptaker yang telah disetujui DPR menjadi UU pada 5 Oktober 2020, merupakan RUU yang pembahasannya cepat karena hanya membutuhkan waktu sekitar delapan bulan padahal protes dari berbagai kalangan terkait RUU itu sangat besar.
Waktu 8 bulan tersebut terhitung sejak Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyerahkan naskah akademik RUU itu kepada DPR pada 12 Februari 2020 hingga disetujui DPR menjadi UU pada 5 Oktober 2020.
Dalam prosesnya, Surat Presiden tanggal 7 Februari 2020 terkait RUU Ciptaker dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (2/4), lalu dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah, pada 1 April 2020 disepakati untuk diteruskan ke tingkat Badan Legislasi.
Badan Legislasi DPR pun akhirnya membentuk Panja RUU Ciptaker yang dipimpin politisi Partai NasDem, Willy Aditya, dan dijanjikan rapat pembahasan RUU tersebut akan berlangsung secara transparan dan bisa disaksikan seluruh masyarakat.
