Network
Sebelum pengambilan keputusan tingkat I itu, tiap-tiap fraksi menyampaikan pendapatnya, dari 9 fraksi hanya dua yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.
Lalu pada Senin (5/10) rapat paripurna dilaksanakan, salah satu agendanya adalah persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU, namun dalam rapat tersebut diwarnai aksi keluar ruang sidang atau walk out oleh Fraksi Demokrat.
Namun yang menjadi sorotan adalah Rapat Paripurna tersebut bertepatan dengan agenda penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang I 2020-2021, yang seharusnya dilakukan pada Kamis (8/10) namun dipercepat menjadi Senin (5/10) dengan alasan laju pertambahan Covid-19 di DPR terus meningkat.
Baca Juga: STIES Putera Bangsa Tegal Akan Gelar Webinar Nasional, Begini Cara Pendaftarannya
Naskah RUU Ciptaker pun menjadi persoalan karena pada saat disetujui, draf yang beredar berjumlah 1.035 halaman, lalu pada 9 Oktober beredar versi naskah 905 halaman.
DPR beralasan pada saat pembahasan di Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, margin kertas masih ukuran biasa (A4) lalu ketika draf dibawa ke Sekretariat Jenderal DPR , ketentuan margin harus mengikuti standar yang disepakati UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka, margin kertas diganti menjadi ukuran legal.
Karena itu menjadi alasan DPR saat itu bahwa jumlah halaman naskah RUU saat disetujui berisi 1.035 halaman.
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, menegaskan bahwa UU Cipta Kerja yang resmi hanya berisi 488 halaman namun apabila ditambah dengan jumlah halaman penjelasan UU itu, total halaman menjadi 812 halaman.
Selanjutnya DPR menyerahkan naskah akhir RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman kepada Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2020 dan akhirnya Presiden Jokowi meneken UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
