Network
KABAR TEGAL - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, untuk membentuk marketplace yang dikhususkan bagi Usaha Kecil dan Mikro, yang diberi nama 'Blangkon Jateng'.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada saat rapat Persiapan Penerapan E-Payment, E-Katalog Lokal, dan E-Marketplace, di ruang rapat gubernur, Kamis, 18 Maret 2021.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini telah memenuhi dua komoditas wajib dari total lima komoditas, pada Stranas PK 2021-2022. Yang telah terpenuhi adalah pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan. Untuk alat tulis kantor, makan dan minum serta seragam, kami berkomitmen segera memenuhinya,” imbuh Ganjar.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tinjau Sekolah di Salatiga untuk Pastikan Jateng Siap Sambut Pembelajaran Tatap Muka
Aplikasi yang dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id itu, adalah hasil kerja sama dengan PT Brilliant eCommerce Berjaya.
“Pengadaan langsung dengan nilai Rp50 juta sampai Rp200 juta, telah kami laksanakan melalui SPSE. Kami juga telah menggandeng pihak ketiga untuk membentuk Blangkon Jateng atau Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah, yang dikhususkan bagi UKM, agar bisa mengikuti pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp50 juta,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Blangkon Jateng diprioritaskan pada UKM sektor usaha makan dan minum.
Baca Juga: Dorong Transaksi Elektronik, Pemprov Jateng Komitmen Cegah Korupsi
Hal itu diwujudkan dengan proses sosialisasi yang telah diikuti 273 UKM dan pelatihan yang bergulir hingga 19 Maret 2021.
Dengan aplikasi tersebut, Pemprov Jateng berharap bisa mendorong UKM Go Digital.
Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
Baca Juga: 22 Teroris Terkonfirmasi Jaringan JI di Jatim Dibawa ke Jakarta
“Kelebihan Blangkon Jateng banyak sekali. Di antaranya pengembangan UKM lokal, pelacakan pembayaran, terintegrasi dengan Bank Jateng. Selain itu, bisa negoisasi harga langsung sehingga efisien dalam proses kerja. Perbandingan harga antar penyedia pun lebih mudah. Upaya ini merupakan ikhtiar untuk membantu UKM, agar perekenomian Jateng bisa kembali rebound,” jelas Ganjar.
Guna memaksimalkan hal itu, pelatihan juga ditujukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Total, sebanyak 49 SKPD dengan 98 peserta yang telah mengikuti pelatihan yang menyasar pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu.
Baca Juga: Wujudkan 'Smart Goverment Service', Pemkab Tegal Gandeng Telkom Indonesia
Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, terutama aplikasi Blangkon Jateng.
Ia menyebut, hal ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
“Blangkon Jateng kami harap aplikasi bisa jadi centre of excellent-nya pembelanjuaan barang dan jasa secara langsung via daring. Tidak hanya Pemprov Jateng, tapi acuan dari pemda tingkat dua, bahkan mungkin contoh bagi provinsi lain,” urainya.
Baca Juga: Buron 9 Tahun, Terpidana Korupsi Alkes Ambon Ditangkap di Sleman
Herda menyebut, pada 2021 pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan 40 persen anggaran Pembelian Barang dan Jasanya untuk sektor Koperasi dan UMKM.
Hal itu sesuai dengan terbitnya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Perpres 12.
Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengelola dengan baik anggaran yang cukup besar ini agar tidak terjadi penyimpangan.
Baca Juga: Mensos Risma Usulkan ODGJ Dapat Vaksin Covid-19
Oleh karena itu Stranas PK mendorong Pemprov Jateng untuk terus meningkatkan transaksi elektronik untuk pengadaan barang dan jasa seperti pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).
Ikhtiar ini adalah upaya menutup celah terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang cukup besar di Pemprov Jawa Tengah.
“Stranas PK terus mendorong setiap Pemerintah Provinsi untuk ikut menggalakan aksi pencegahan korupsi yang tertuang dalam Perpres No 54 Tahun 2018, dengan fokus pada Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi, kami harapkan dengan kerja sama dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi maupun daerah upaya pencegahan korupsi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik,” pungkas Herda.***
