Network
Dengan aplikasi tersebut, Pemprov Jateng berharap bisa mendorong UKM Go Digital.
Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
Baca Juga: 22 Teroris Terkonfirmasi Jaringan JI di Jatim Dibawa ke Jakarta
“Kelebihan Blangkon Jateng banyak sekali. Di antaranya pengembangan UKM lokal, pelacakan pembayaran, terintegrasi dengan Bank Jateng. Selain itu, bisa negoisasi harga langsung sehingga efisien dalam proses kerja. Perbandingan harga antar penyedia pun lebih mudah. Upaya ini merupakan ikhtiar untuk membantu UKM, agar perekenomian Jateng bisa kembali rebound,” jelas Ganjar.
Guna memaksimalkan hal itu, pelatihan juga ditujukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Total, sebanyak 49 SKPD dengan 98 peserta yang telah mengikuti pelatihan yang menyasar pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu.
Baca Juga: Wujudkan 'Smart Goverment Service', Pemkab Tegal Gandeng Telkom Indonesia
Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, terutama aplikasi Blangkon Jateng.
Ia menyebut, hal ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
“Blangkon Jateng kami harap aplikasi bisa jadi centre of excellent-nya pembelanjuaan barang dan jasa secara langsung via daring. Tidak hanya Pemprov Jateng, tapi acuan dari pemda tingkat dua, bahkan mungkin contoh bagi provinsi lain,” urainya.
