Network
Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah ada satu perangkat desa yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dan diberikan surat peringatan. Selain itu, yang bersangkutan juga diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.
Baca Juga: Tahun Baru 2024, 53 Personel Polres Pemalang Naik Pangkat
"Kalau kadesnya memberikan surat peringatan (SP) 2, bisa jadi Inspektorat akan melakukan pembicaraan khusus dan bisa dilakukan tindakan hukum yang lebih keras," jelasnya.
Adapun bentuk pelanggarannya, menurut Teguh Mulyadi, sudah sangat jelas sesuai dengan peraturan KPU (PKU), di antaranya menghadiri kegiatan kampanye, ikut serta membagikan alat peraga atau bantuan salah satu kontestan dan membawa simbol atau seragam kedinasan.
"Saya tidak ingin ada kades di Kabupaten Tegal yang melanggar netralitas dalam Pemilu 2024 ini," tegasnya.
Baca Juga: Bersinergi dengan Babinsa, Polsek Tegal Barat Gelar Sosialisasi Larangan Knalpot Brong
Selain netralitas dalam Pemilu, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang program prioritas Dispermades tahun 2024, di antaranya adalah mengkampanyekan Desa Bangga Budaya.
"Ini sebagai pilot project bagi 47 kepala desa yang baru nantinya akan ada semacam kegiatan pelatihan bersama tokoh dan budayawan dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal melakukan inventarisasi aset-aset budaya yang ada di desa dan pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk dikembangkan,'' paparnya.
"Outputnya masing-masing desa memiliki branding yang menyesuaikan potensi desa agar lebih maju," imbuhnya.***
