Network
Disinggung soal isu perpanjangan PPKM darurat, Umi mengatakan jika dirinya belum dapat mengambil keputusan karena sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kebijakan soal PPKM darurat ini ada di pemerintah pusat dan apapun nanti keputusannya kita sudah harus siap,” kata Umi.
Baca Juga: Antusiasme Vaksinasi di Jateng Tinggi, Ganjar Minta Dinkes Tambah Vaksin Hingga 300 Persen
Menanggapi itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tegal Sukarno mengatakan jika pihaknya akan segera mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui jejaring kepala Kantor Urusan Agama, penghulu dan penyuluh agama di masing-masing kecamatan.
“Kami juga akan meminta kerjasama dari jajaran TNI dan kepolisian untuk ikut serta membantu mengamankan kebijakan ini ,” ujarnya.
Sementara itu, penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Sukarno pun menjelaskan bahwa pemotongannya dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R).
Baca Juga: Awas! Polda Jateng Akan Tindak Tegas Penyebar Hoax Tolak PPKM
“Jika ada keterbatasan jumlah dan kapasitasnya, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH dengan mengikuti sejumlah persyarakat seperti jaga jarak fisik, kebersihan alat, penerapan protokol kesehatan dan kebersihan dari petugas maupun mereka yang berkurban,” lanjut Sukarno.
Di tempat yang sama, Wakapolres Tegal Kompol Didi Dewantara mengatakan jika mobilitas warga pada pelaksanaan PPKM darurat ini hanya turun 10 persen. Oleh sebab itu, pihaknya pun menambah jumlah titik penyekatan terutama di daerah dengan mobilitas tinggi.
“Total kini ada 26 titik yang kita lakukan penyekatan. Salah satunya di simpang teh botol Pasar Banjaran. Setelah kita lakukan penyekatan, terbukti terjadi penurunan mobilitas,” jelasnya.
