Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati menilai peta okupasi ini sudah sangat dibutuhkan masyarakat industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun lembaga sertifikasi profesi demi menciptakan SDM berdaya saing tinggi.
Baca Juga: Puan Maharani Jadi Anggota Kehormatan Korps Brimob
Lilly menjelaskan, peluncuran peta okupasi bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan peta okupasi.
Ia mengutarakan harapannya agar peta okupasi ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan, baik di lingkungan pendidikan maupun pelatihan vokasi dalam dunia usaha dan industri.
Direktur Bina Produktivitas Kemnaker Fahrurozi menyambut baik penyusunan peta okupasi kelautan dan perikanan, yang dinilai bakal membantu peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Baca Juga: Bank Indonesia Ajak Masyarakat Miliki Uang Kemerdekaan 75 Ribu
Senada, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Saronto menyampaikan, penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja kelautan dan perikanan juga harus disesuaikan dengan peta okupasi yang dibuat.
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan, hambatan penyerapan SDM kelautan dan perikanan di dunia kerja terjadi karena tidak adanya link and match antara implementasi sistem pendidikan dan pelatihan di hulu yakni dunia pendidikan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha/industri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Yugi Prayanto menyampaikan dukungan terhadap pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Menurutnya, pihaknya akan membantu menjembatani SDM yang sudah disertifikasi ke dunia usaha/dunia industri.
Baca Juga: Atap Rumah Warga Desa Kedungjati Hancur Berantakan