Network
Padahal, pimpinan KPK pada periode-periode sebelumnya sangat menjaga agar tidak ada celah sedikit pun yang dapat mengganggu independensi dan bahkan dapat mendegradasi nilai-nilai integritas KPK baik secara kelembagaan maupun personalnya.
Selama ini, celah korupsi anggaran perjalanan dinas sebagaimana marak terjadi di instansi Pemerintah lain, ditutup dengan sistem at cost.
Pada saat itu, KPK menyadari bahwa pihak pengundang nantinya dapat menyajikan berbagai fasilitas, mulai dari penerbangan kelas bisnis, penginapan mewah, penyambutan, antar jemput, dan treatment lainnya.
Baca Juga: Soal Harun Masiku Tak Masuk Situs Interpol, Ini Penjelasan Polri
Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Almas Sjafrina menuturkan hal itu dapat mengarah pada timbulnya kedekatan, hutang budi, hingga berpotensi gratifikasi dan konflik kepentingan.
Sayangnya, usaha Pimpinan KPK sebelumnya itu telah dirusak oleh Pimpinan KPK saat ini.
"Melalui peraturan Pimpinan KPK yang baru, Firli Bahuri dan Pimpinan KPK lainnya telah membuka kotak pandora yang selama ini berguna untuk melindungi KPK dari berbagai potensi penyimpangan, dengan menggelar karpet merah pemberian fasilitas perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi ICW, Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Soal Kasus Camat, Sabilillah Ardie: Kami Menunggu Hasil Pemeriksaan dari Polres
Almas Sjafrina menambahkan bahwa hal ini akan menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk mempengaruhi dan membangun kedekatan dengan pejabat atau staf KPK, baik itu pihak-pihak yang perkaranya tengah ditangani KPK ataupun tidak.
"Meski tidak mencakup perjalanan untuk melakukan penindakan, patut diantisipasi apabila upaya mempengaruhi KPK dilakukan melalui perantara yang menjadi penyelenggara kegiatan. Sesuatu yang sangat mudah dilakukan tentunya," katanya.
