Network
KABAR TEGAL - Di tengah kunjungan kerja ke Belanda, Dr. Ir. Harris Turino, SH, MSi., MM Anggota Komisi VI DPR RI dari PDI Perjuangan menerima pengaduan dari banyak petani sawit melalui sambungan telepon internasional.
Para petani mengeluh bahwa harga tandan buah segar (TBS) sawit di kalangan petani masih jauh di bawah harga normal.
Bahkan banyak pabrik pengolah CPO yang membatasi pembelian TBS sawit dari petani akibat tangki penampungan CPO mereka telah penuh.
Baca Juga: Wow, Harris Turino Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus Dibandingkan Belanda, Ini Rinciannya
Pelarangan ekspor memang sudah dicabut sejak tanggal 23 Mei 2022. Tetapi proses ekspor belum berjalan lancar.
Sampai saat ini kuota ekspor masih dibatasi sebesar 300.000 ton per bulan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng domestik, melalui mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) sebesar 20%.
"Padahal dalam kondisi normal kan ekspor CPO kita sekitar 2.0 - 2.5 juta ton. Jadi bisa dibayangkan bahwa antrian ekspor mengular dan terpaksa produksi CPO ditampung di kilang-kilang CPO," kata Harris Turino.
Baca Juga: Selama Hampir 350 Tahun Belanda Jajah Indonesia, Apa Saja yang Ditinggalkan?
"Kalau kilangnya penuh, tentu produksi pabrik harus berhenti, karena mau disimpan di mana hasil CPO nya," lanjut pria kelahiran Tegal tersebut.
Pemerintah memberikan solusi dengan membuka keran yang membolehkan ekspor tanpa melalui mekanisme DMO, tetapi harus membayar tambahan $200 per ton kepada pemerintah.
Biaya ini di luar pungutan ekspor sebesar $200 per ton dan bea keluar (BK) sebesar $288 per ton yang selama ini sudah berlaku.
Jadi total yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah sebesar $688 per ton.
Ketika harga CPO internasional di level $1.500 per ton, berarti pengusaha masih mendapatkan netto sebesar $812 per ton.
Bagi pengusaha yang kilang CPO nya sudah hampir penuh, ini bisa jadi jalan keluar. Dengan turunnya harga CPO dunia dua pekan ini, maka ini menjadi pilihan yang sulit.
Persoalan lainnya adalah kapal tanker pengangkut sawitnya tidak tersedia. Sejak pemberlakuan pelarangan ekspor, kapal tanker sudah melayani trayek lain dan butuh waktu untuk memperbaiki jalur logistik laut.
Satu kebijakan yang melawan mekanisme pasar, memang dampaknya panjang.
Mengingat sudah tersedianya bahan baku CPO untuk industri minyak goreng dalam negeri, Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan kepada Menteri Perdagangan agar bisa mengambil langkah drastis menyelamatkan petani sawit dengan melepaskan batasan ekspor sementara agar kilang-kilang CPO bisa dikosongkan (flush out).
"Dengan kosongnya kilang CPO maka pabrik pengolahan CPO bisa mulai menampung TBS sawit dari petani," ungkap Harris.
Semakin lama keputusan diambil, maka semakin sulit kehidupan 2,67 juta petani sawit akibat rusaknya kebun mereka.
Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkannya dan tidak mungkin bisa ditanggung petani sawit.
Baca Juga: Sidak Pasar Trayeman, Harris Turino: Minyak Goreng Curah Lebih Mahal Dibanding Minyak Kemasan
Akibatnya hanya para raksasalah yang akan berkuasa. ***
