Network
KABAR TEGAL - Mendikbudristek, Nadiem Makarim, disebut-sebut mau menerima fasilitas renovasi ruang kerja senilai Rp5 miliar.
Terkait angka luar biasa untuk ruang kerja menteri tersebut, terungkap melalui laporan rencana Penataan Ruang Kerja dan Ruang Rapat Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada laman lpse.kemdikbud.go.id.
Laporan tersebut mencatat nilai pagu paket yang tertera sebesar Rp6.500.000.000, sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) mencapai Rp5.391.858.505, dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi.
Baca Juga: Sekolah Harus Patuhi Aturan Penggunaan Dana BOS, Berikut Ini 14 Larangan Penggunaannya!
Menanggapi seperti itu, Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Azyumardi Azra, lantas berani mengkritik Nadiem Makarim sambil menyinggung soal empati.
Anggaran biaya renovasi ruang kerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang mencapai Rp5 milar ini dinilai tak berempati.
Sebagaimana diketahui, jika selama ini Presiden Jokowi dan bawahannya selalu mendengungkan anggaran untuk Covid-19.
Baca Juga: Aturan Dana BOS yang Dikeluarkan Kemendikbudristek Menuai Sejumlah Polemik
Akan tetapi, informasi renovasi ruang kerja Menteri Nadiem yang mencapai Rp 5 miliar, dinilai tak berempati.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 1998-2006 itu menilai, pejabat semestinya
mampu merasakan, apa yang rakyat kecil rasakan baik dalam kebijakan maupun tindakan.
"Aggaran sebesar itu sangat tepat dialokasikan pada kebutuhan pendidikan yang jauh lebih mendesak," tegas Prof. Azyumardi.
Baca Juga: Sambangi Rusunawa, Satbinmas Polres Tegal Kota Berikan Motivasi pada Anak-anak
Ia mencontohkan, harusnya bisa digunakan untuk bantuan anak-anak yang terdampak pendidikannya akibat pandemi Covid-19.
"Dana sebesar itu semestinya lebih patut digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena wabah Covid-19, bahkan puluhan ribu menjadi yatim piatu ditinggalkan ayah-ibu mereka," katanya.
Nadiem pun diminta dapat menjadi teladan dalam menunjukkan perilaku berbudaya, dengan menunjukkan kepekaan dan empati bagi masyarakat khususnya anak-anak didiknya.
"Seharusnya Menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan menunjukkan perilaku ber-kebudayaan, yaitu 'sense of crisis' dan sikap empati untuk membantu anak didik yang terkapar; dan menolak menggunakan anggaran untuk hal tidak urgen," ucap Prof. Azyumardi Azra.***
