Network
KABAR TEGAL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dari hulu sampai ke hilir.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh padam,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), secara virtual, dari Istana Negara, Jakarta, Rabu 16 Desember 2020.
Dalam upaya tersebut, ungkap Presiden, pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi.
Baca Juga: Anjani Pelayanan Disabel, Urus Dokumen Kependudukan Tanpa Harus ke Dindukcapil
“Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Selain itu, ditambahkan Presiden, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama.
“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga: Kabareskrim: Kami Terbuka Masukan Dari Siapapun Terkait Kasus KM 50
Kepala Negara mengungkapkan, reformasi di sektor perizinan dan layanan publik yang tengah dilakukan pemerintah merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas,” tegas Presiden.
Sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak serta memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah.
Baca Juga: Peringati Hari HAM, Presiden Jokowi Ajak Semua Pihak Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Asasi
“Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” ujarnya.
Pembenahan sistem yang sedang dilakukan tersebut, ungkap Presiden, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.
Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas Pengurus BUMDes, DPMD Kabupaten Ciamis Gelar Pelatihan
“Juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan, profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.
“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” ujarnya.
Presiden menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Diperlukan juga orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk melakukan pencegahan.
Baca Juga: Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengelola Tol Cipali Maksimalkan Operasional Gerbang Palimanan
“Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” tegasnya.
Langkah yang sistematis tersebut, ujar Presiden, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan,” pungkas Presiden.
Baca Juga: Bantu Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun
Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hadir juga secara virtual Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua MA, Ketua KPK dan Pimpinan Komisioner KPK, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta para Pegiat dan Pejuang Anti Korupsi.***
