Network
Selain soal penandatangan pakta integritas, Nurokhman juga menjelaskan soal bimtek PPK se-Kabupaten Tegal, peserta akan mendapatkan pembekalan materi tentang pengelolaan anggaran Pemilu, tata cara teknis pertanggungjawaban keuangan, dan tata naskah dinas untuk PPK dan PPS.
Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah melalui Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, Drs. Abasari, mengatakan bahwa penggunaan dana terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 harus dibelanjakan sesuai dengan ketentuan.
"Jangan sampai ada kekurangan pada pertanggungjawabannya, apalagi sampai mengakibatkan kerugian negara yang mana bapak, ibu harus mengembalikan, menyetorkannya ke kas negera kalau sampai terjadi kekurangan," jelasnya.
Baca Juga: KPU Kabupaten Tegal Gelar Nonton Bareng Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024
"Prinsip value for money atau penghargaan terhadap nilai uang ini harus dikedepankan. Sisi kehematan atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau 3E harus dipegang," imbuhnya.
Menurutnya, aspek ekonomi pada value for money ini berkenaan dengan pengkonversian input primer berupa dana menjadi input sekunder berupa tenaga kerja seperti honor panitia, bahan atau material, sampai barang modal untuk kegiatan operasional pelaksanaan tahapan Pemilu.
"Untuk mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB beserta bukti-bukti pengeluaran ke bendahara supaya bisa difasilitasi pula dalam bentuk softcopy dengan memanfaatkan teknologi informasi," tuturnya.
Baca Juga: KPU Kabupaten Tegal Catat Jumlah Daftar Pemilih Naik Jadi 1,2 Juta Orang
