Network
KABAR TEGAL – Kamis, 16 Juni 2022 Komisi C DPRD Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Pimpinan Komisi C, H. Wasbun Jauhari Kharim, SE., menerima audiensi dengan Kawali (Koalisi Indonesia Lestari) DPW Provinsi Jawa Tengah terkait Dampak Pencemaran Lingkungan dan Dampak Sosial akibat over kapasitas TPA Penujah Kabupaten Tegal.
Pada kesempatan ini kegiatan berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tegal. Turut hadir juga SKPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR, Dinas kesehatan dan Perkimtaru, dan empat Kepala Desa yang terdampak Lingkungan Penujah, Dermasuci, Dukuhjati Kidul dan Pener.
Audiensi ini diawali dengan Pembacaan materi dan tuntutan audiensi dari Eky Diantara terkait pihak yang telah mau hadir dan meluangkan waktunya untuk membahas permasalahan Dampak pencemaran lingkungan dan dan dampak sosial pasca terjadinya longsor di TPA Penujah Tegal dan harapannya agar masalah ini dapat segera mendapat solusi dan di selesaikan.
Baca Juga: Link Nonton Drakor Sweet Home Season 1 Subtitle Bahasa Indonesia, Bisa di Download!
“Hari ini dewan berharap mengetahui masalah tata kelola sampah di Kabupaten Tegal dikarenakan sudah menjadi issue sentral yang berkembang saat ini hingga layak dijadikan perhatian oleh semua pihak, berkembangnya kabupaten dan pertambahan penduduk harus di jadikan landasan bahwa semua wilayah harus memiliki sistem yang terkoneksi dalam mengatasi permasalahan,” Eky membuka audiensi.
Melanjutkan yang disampaikan oleh Eky Diantara, memiliki harapan besar agar nantinya TPA Penujah dan IPLT Dukuhjati Kidul setelah kegiatan audiensi ini, masing-masing ada solusi.
TPA Penujah jangan dijadikan tempat pengumpulan sampah semata. TPA tersebut harus memiliki tekhnologi system pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan.
Baca Juga: KUNCI JAWABAN Tebak Kata Shopee Tantangan Harian Kamis 16 Juni 2022 dari Huruf GGANMAR
Teknologi pengelolaan sampah perkotaan juga harus didukung menggunakan model TPA dengan standar internasional supaya lingkungan perkotaan tidak terganggu.
Pemerintah Kabupaten Tegal harus memulihkan kembali keadaan lingkungan yang tercemar dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penduduk sekitar dan korban sebagi pertanggung jawaban Mutlak (Strict Liability).
Sementara di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Muchtar W meyampaikan, “bahwa sudah ada hystoris bahwa TPA sudah mengalami over kapasitas sejak 2017, lalu konsep dari DLH sudah jelas pengelolaan sampah di kabupaten Tegal itu sudah mengarah kepada ramah lingkungan dan prioritas sampah sudah menjadi program prioritas Bupati, dengan program Desa Merdeka Sampah.”
“Memang betul semua belum sempurna tapi semua proses sedang dilakukan yaitu desa merdeka sampah tahun 2021, pemerintah kabupaten tegal sudah mengalokasikan untuk 25 desa yang satu desanya mendapat 100 juta, walaupun belum cukup atau tidak seberapa, tetapi harapannya dari anggaran tersebut ada tambahan dana pendamping dari DD/ADD untuk melengkapi dan mengawal, bagaimana pengelolaan sampah ramah lingkungan, persoalan dan pembinaan itu menjadi ranahnya DLH Kabupaten Tegal." lanjutnya
“Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran untuk 47 desa dengan harapan meningkat ditahun 2023 tetapi ternyata masih mengalami penurunan dari sisi jumlah, artinya kondisi pengelolaan lingkungan hidup harus ada support dari berbagai pihak, tidak hanya DLH dan secara makronya di Kabupaten Tegal terkait anggaran dan masyarakat juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat ada perubahan perilaku ” ujarnya.
Untuk mendukung dan mempercepat upaya ini, Muchtar W selaku Kepala DLH Kabupaten Tegal mengajak partisipasi aktif DLH dan setiap pimpinan OPD yang terkait untuk mempercepat segala upaya yang diperlukan karena kewenangan berada di DLH sebagai Leading Sector.
Sedangkan dari pihak masyarakat yang diwakili oleh empat kepala desa berharap pengelolaan sampah yang ada TPA Penujah dan IPLT di Dukujati Kidul supaya di berikan solusi supaya tidak ada limbah yang yang mencemari lingkungan desa sekitarnya.
Selanjutnya, Komisi C akan segera bertindak dan berkolaborasi dengan SKPD terkait untuk menyelesaikan berbagai permasalahan teknis yang diperlukan agar masalah sampah ini dapat teratasi. Salah satu tindak lanjut kolaboratif dari audiensi ini adalah terbentuknya tim percepatan pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten yang akan mengawal isu ini secara transparan dan lebih profesional.***
