Network
Bahkan, Umi sudah berkali-kali minta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak bekerja linier sebatas mengidentifikasi dan mensertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah saja, tapi juga harus dibarengi rencana pendayagunannya, termasuk kerjasama pemanfaatan dengan sektor swasta.
Di sini, Umi juga menyoroti soal penggunaan alat tapping box di kafe dan rumah makan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar mesin pencatat transaksi dan kewajiban konsumen membayar pajak restoran dan rumah makannya beroperasi penuh, tidak ada yang mati.
Baca Juga: Yuk Ikuti Lomba Stand Up Comedy Ndopok Tegalan, Simak Syarat dan Ketentuannya Disini
Selain menugaskan inspektorat, Umi juga mengajak para pejabatnya ikut serta memonitor penggunaan alat tersebut.
“Sempatkan waktu untuk membeli makanan atau berbuka puasa di tempat makan yang sudah terpasang tapping box sambil nglarisi dagangannya. Lalu cek di struknya, apakah kewajiban pajaknya sudah terlampir? jika belum, laporkan ke saya,” katanya.
Hal lain yang menjadi catatan Umi adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Rumah Paten Kecamatan untuk luas tanah di bawah 100 meter persegi.
Baca Juga: Yuk, Ikuti Lomba Video Wisata Tegal dan Raih Hadiah Jutaan Rupiah
Jumlah penerbitan IMB sepanjang tahun 2020 lalu ada 52 izin.
Jika dirata-rata, sebulan hanya menerbitkan 4 IMB dari 18 kecamatan.
Menurutnya, hal tersebut tidak masuk akal. Sehingga, pola kerja menunggu pemohon datang sendiri ke Rumah Paten harus diubah dengan aktif melakukan monitoring lapangan dan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, ketua RT dan RW.
