Network
Terkait perbaikan DTKS, Yandri menyatakan bahwa perlu memaksimalkan semua peran dan fungsi masing-masing terutama dari RT, RW dan desa yang menjadi ujung tombak meski tidak mudah karena perlu dilakukan validasi dan verifikasi mendalam.
Sebelumnya pada Senin, 7 Juni 2021, Komisi VIII juga melakukan rapat dengan Kemensos terkait perbaikan DTKS.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Komisi VIII DPR RI bisa memahami penjelasan Mensos mengenai data penerima manfaat yang termasuk DTKS karena bertujuan agar tidak ada lagi bantuan yang tumpang tindih.
Baca Juga: Lonjakan Kasus Positif Covid-19, Dandim Tegal: Isolasi Terpusat Sudah Disiapkan
Komisi VIII juga mendukung Mensos dalam merapikan dan memastikan bahwa DTKS yang baru benar-benar valid dan menjadi rujukan bagi semua penyaluran program bansos agar tepat sasaran.
Disepakati pula bahwa Komisi VIII meminta Mensos untuk selalu menginformasikan dan mengkoordinasikan mengenai perkembangan verifikasi dan validasi DTKS yang baru kepada Komisi VIII DPR RI.
Serta meminta Mensos untuk menyusun peraturan dan pedoman tentang mekanisme verifikasi dan validasi data dari masyarakat.***
