Network
"Kami bingung itu dikeluarkan angka Rp1,2 juta sebetulnya angka darimana? Oke kalau nanyanya ke orang yang ditinggal di gunung atau ke orang yang pas-pasan, mau ngomong apa lagi karena memang pengeluaran mereka segitu," tuturnya.
Ia menuturkan, sebelum PP No 51 Tahun 2023 tersebut ada yang namanya Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Ada 64 kebutuhan hidup layak (KHL) yang harusnya itu dipenuhi, kita ga meminta upah besar, kita hanya meminta upah layak," tegasnya.
Tuntutan ketiga, yakni kenaikan UMK 2024 sebesar 15 persen. Setelah melakukan survei internai, pihaknya menilai bahwa angka yang memenuhi KHL adalah Rp4,2 juta.
Baca Juga: Demo di Cirebon, Massa Tuntut Rocky Gerung Segera Ditangkap
"Itu berarti harusnya 100 persen naiknya, tapi kalo 100 persen agak berat, kami hanya meminta kenaikan minimal 15 persen," pintanya.
Terakhir, pihaknya menuntut tentang penyusunan struktur dan skala upah, karena UMK tersebut adalah untuk pekerja lajang dan dibawah satu tahun.
"Artinya pekerja yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak itu harusnya upahnya berbeda. Disitulah harusnya ada struktur skala upah. Saya yakin belum seluruh perusahaan di Kabupaten Tegal menerapkan ini," tandasnya.
"Jadi ini yang kami harapkan dari pemerintah melalui Disperinaker, kalau nanti tidak ada hasil, kami akan datang ke Kantor Bupati Tegal untuk melakukan aksi unjuk rasa (demo) lagi. Karena kami berharap buruh di Kabupaten Tegal itu bisa lebih baik lagi taraf hidupnya," imbuhnya.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Brebes Terkait Kenaikan Harga BBM, Massa Tuntut Pemda Naikan UMK
