Network
KABAR TEGAL - Melalui via zoom, Hari Bumi yang jatuh pada 23 April 2021 kemarin, menjadi momen yang berharga bagi keluarga Yayasan Wahana AKSITARU Indonesia dan METI (Masyarakat Ekonomi Terbarukan Indonesia).
Dalam momen tersebut, Tim RnD AKSITARU Hadir dalam diskusi memeringati hari bumi, dengan topik “Transisi Indonesia Menuju Pembangunan Energi Berkelanjutan” yang diadakan oleh METI Bekerjasama dengan GIZ Jerman , BKF Kemenkeu, dan Bappenas. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (F-Partai Golkar), Dadan Kusdiana (Dirjen EBTKE, ESDM), Dian Lestari BKF Kemenkeu, Hanan Nugroho Perencana Utama Bappenas Bidang Energi Berkelanjutan, Paul Butar Butar (METI) dan peserta lain, dengan latar praktisi-akademisi dan professional dibidang energi berkelanjutan. Di akhir acara, AKSITARU Indonesia berkesempatan untuk merilis prototipe model sistem informasi solar panel Rooftop yang telah dikembangkan oleh tim RnD AKSITARU.
Kegiatan tersebut, merupakan rangkaian agenda untuk mengawal dinamika proses rancangan undang-undang Energi Baru dan Terbarukan yang diinisiasi oleh METI, sebuah perkumpulan (ahli/professional) dibidang energi baru dan terbarukan.
Baca Juga: Pasca Demo, Polres Purworejo Membuka Akses Jalan Yang Melewati Desa Wadas
Menurut Suryadarma, Anggota METI, pihak nya akan berkoordinasi dengan Kementrian Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto untuk memberikan masukan terhadap keberjalanan usaha yang dirasakan oleh para pelaku EBT di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE menyambut baik niat bapak Suryadarma dkk. Mengingat, sampai saat ini, target pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon fosil masih dibawah rata-rata target kesepakatan Paris 26 (COP 26), yakni dibawah 25%. Hal tersebut, membutuhkan dukungan oleh beragam pihak termasuk pelaku usaha dan professional (akademisi/ahli).
Senada dengan Dadan Kusdiana, Dyah Roro Esthi,Wakil Rakyat dari Golkar ini juga sepakat bahwa ke depan perlu ada insentif dalam skema pembiayaan EBTKE. Pihak nya dkk di Komisi VII sedang mewacanakan Carbon Pricing, dimana kita berhak menuntut dunia internasional atau pelaku usaha yang menggunakan energi bahan bakar fosil atau kelapa sawit, wajib memberikan bea ganti rugi terhadap pencemaran yang dihasilkan di suatu daerah. Skema ini menurutnya, perlu dimatangkan mengingat belum semua pemerintahan daerah memiliki isu dan keberpihakan terhadap pembangunan energi berkelanjutan.
Sementara itu, dari pihak Kemenkeu, Dian Lestari, BKF (Badan Kebijakan Fiskal) bidang energi dan multilateral. Wanita sukses asal Tegal ini mencatat bahwa baru sekitar 14 pemerintahan daerah (Propinsi) yang baru memerhatikan isu pembangunan energi berkelanjutan, dan mereka mendapat bantuan khusus dari Kemenkeu untuk mengelola anggaran dibidang energi baru dan terbarukan.
