KABAR TEGAL - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal M. Khuzaeni sosialisasikan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat di Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tegal Selasa, 31 Mei 2022.
Menurut M. Khuzaeni, dengan pendidikan politik masyarakat bisa mengetahui serta memberikan pengetahuan terhadap sebuah keragaman nilai sosial politik yang dianut seseorang dan kelompok atau komunitas.
Pendidikan politik menumbuhkan keterlibatan seseorang dalam diskusi politik dengan banyak orang. Pendidikan politik juga membuat seseorang mampu memberi pengaruh terhadap orang-orang tentang persoalan politik.
Baca Juga: Dukung Germas, Dewi Aryani Ajak Kades dan Warga se-Kecamatan Adiwerna Sepakati Komitmen Hidup Sehat
Terdapat tiga fungsi utama dalam pendidikan politik yang disampaikan M. Khuzaeni, Berikut tiga fungsi utamanya:
1. Pendidikan politik ialah revitalisasi pemahaman tentang politik. Pendidikan politik bukan mengajarkan peserta didik tentang berapa kursi di badan legislatif, melainkan memberi pemahaman atau kesadaran kepada publik.
Bagaimana pembagian kekuasaan, pertarungan kekuasan, serta bagaimana kekuasaan dimanfaatkan wakil rakyat dan untuk siapa.
2. Pendidikan politik ialah pendidikan emosi politik.
3. Pendidikan politik ialah mengembangkan melek politik atau kesadaran politik.
M. Khuzaeni menilai, bahwa masyarakat Kabupaten Tegal sudah memiliki bekal politik hingga 70 persen, yang artinya masyarakat sudah melek dengan politik.
Baca Juga: Geger Penemuan Sosok Bayi di Mijen, Kapolres Demak : Segera Ungkap Pelakunya!
"Sebenarnya masyarakat di Indonesia terlebih di Kabupaten Tegal sudah memiliki modal pendidikan politik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk indek demokrasi Indonesia (IDI) dalam kurun waktu tiga tahun mulai dari 2018 sudah diatas 70 persen. Aspek seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga demokrasi sudah terbilang melek politik," jelasnya.
Namun terdapat hal yang patut menjadi pekerjaan rumah yaitu pendidikan politik bagi perempuan. Ia pun mendorong keterwakilan 30 persen perempuan duduk di parlemen.
"Antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam dunia politik. Siapa pun berkesempatan menduduki posisi strategis di negara ini. Baik Kepala Desa, Bupati dan DPR" terangnya.
Baca Juga: Cegah Balap Liar, Sat Sabhara Polres Tegal Giatkan Patroli
Selain itu, menurut Wakil Ketua Komisi I M. Khuzaeni, mengatakan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar perpolitikan di Indonesia.
"Perkembangan demokrasi dan politik di era digital, bahwa masyarakat bisa berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan salah satunya dengan memanfaatkan kanal digital yang sudah tersedia untuk menyampaikan gagasan, usulan-usulan, dan tidak mudah terpancing dengan informasi hoax yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi," sambungnya.
Sosialisasi pendidikan politik diberikan kepada sejumlah perangkat desa tokoh pemuda, organisasi masyarakat (ormas) dan lain sebagainya.
Dirinya berharap usai kegiatan ini mereka bisa mendapatkan beberapa hal diantaranya partisipasi pemilih lebih meningkat dan kualitas demokrasi semakin bertambah.***