KABAR TEGAL - Jajaran Polres Tegal menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di ruang prajagupta Polres Tegal pada Rabu 23 Maret 2022.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, dr Widodo Joko Mulyono, Dandim 0712 Tegal yang diwakili Mayor Inf Slamet Muchadi, Kapolres Tegal, AKBP Arie Prasetya Syafa’at, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tegal, Bimo Budi Hartono, Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Eryusman, Ketua MUI Kabupaten Tegal diwakili Sekretaris, Safik, sejumlah toko masyarakat, tokoh akademisi, LSM, PJU Polres Tegal dan Kapolsek se Kabupaten Tegal.
Kapolres Tegal, AKBP Arie Prasetya Syafa’at mengatakan, dalam upaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, Polres Tegal akan merencanakan zona integritas yang ada untuk memenuhi pelayanan terbaik.
“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, di tahun 2021 Polres Tegal telah mencanangkan hal itu, kemudian pada aspek penilaian ternyata masih ada kekurangan yang harus diperbaiki terutama masalah pelayanan system.
“Salah satunya adalah kita akan memperbaiki sistem pelayanan kita seperti SKCK itu terpisah dari pelayanan SPKT dan dalam waktu yang dekat kami akan melakukan pendataan ulang,” paparnya.
“Kami mohon bantuan partisipasi khususnya dari masyarakat serta tokoh agama bahwa kami selalu menerima masukan dan saran terhadap pelaksanaan pelayanan publik sehingga diharapkan Polres Tegal menjadi lebih baik,” tandasnya.
Sementara, Sekda Kabupaten Tegal, dr Widodo Joko Mulyono mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Tegal beserta jajaran yang telah menginisiasi pelaksanaan program Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.
“Harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa pencanangan ini tidak hanya sekedar simbolis semata, namun dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh personil kepolisian, untuk sepenuh hati memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat serta menghindarkan diri dari segala potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk praktik percaloan atau bahkan pungli dengan memungut atau mengutip uang dari masyarakat tanpa dasar hukum yang sah dan tidak disertai dengan tanda bukti penerimaan,” ungkap Sekda Kabupaten Tegal.
Joko berharap, seluruh jajaran Polres Tegal dapat senantiasa menjaga komitmen dan integritas demi mewujudkan tujuan yang mulia yakni WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK)
“Saya harap seluruh pihak yang hadir di sini dapat ikut memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta aktif dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polres Tegal,” tutur Sekda.
Kemudian, Sekda juga mengajak kepada yang hadir agar mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polres Tegal dengan cara untuk saling menjaga diri dari perilaku menyimpang, berperilaku jujur, bertindak sesuai koridor perundang-undangan serta melaporkan kepada pimpinan bagian penegak disiplin dilingkungan Polri apabila mendapati adanya indikasi yang menyimpang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.***