Network
“Sinkronisasi dan harmonisasi yang terus kita dengungkan tapi memang agak mewah untuk dilaksanakan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ganjar berharap perwakilan daerah yang hadir bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Utamanya untuk mengetahui perencanaan keuangan dan pembangunan yang efisien dan akuntabel.
Baca Juga: Pemkab Tegal Salurkan Bansos Jadup Kepada 667 Lansia
“Mudah-mudahan ini ada narsum yang hebat-hebat, kompetensinya pada posisi high level. Maka saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik,” tegas Ganjar.
Sementara, Kepala BPKP RI M Yusuf Ateh mengatakan, kehadiran pihaknya dalam kesempatan ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasiona, khususnya dalam proyek prioritas nasional.
“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.
Baca Juga: Hadiri Muscab Gapensi, Bupati Tegal Ingatkan Kontraktor Tak Berikan Fee untuk Dapatkan Proyek
Oleh karena itu, lanjut Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan APIP daerah.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya.***
