Network
KABAR TEGAL - Kembali menjadi sorotan masyarakat, Draft dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berisi kontroversial baru. Begini isi dan bunyinya:
Hal tersebut membuat Komika Bintang Emon, kembali mengkritik pedas RKUHP tentang penghinaan Pemerintah yang juga dinilai tidak jelas oleh berbagai pihak.
RKUHP tersebut terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pelaku penghinaan terhadap pemerintah akan terancam hukuman 4 tahun penjara.
Dalam unggahan video @bintangemon pada Minggu, 19 Juni 2022. Komika tersebut mengatakan setuju terhadap pasal tersebut kalau penghinaan yang dilakukan adalah penghinaan yang disepakati sebagai penghinaan.
"Tapi bentuk ketersinggungan orang berbeda-beda. Setiap orang bisa tersinggung terhadap apapun berdasarkan perasaanya," kata Bintang Emon.
Komika tersebut menegaskan bahwa penghinaan dilatar belakangi oleh bentuk ketersinggungan individu masing-masing.
Baca Juga: Begini Reaksi Lisa BLACKPINK Saat di Tanya Tentang Jidat 10 Miliar
Jika hal itu terjadi maka mempermudah lembaga negara untuk memenjarakan setiap orang yang dinilai melakukan penghinaan.
"Bunyi pasalnya aja gak jelas, bisa aja itu buat kita kritikan tapi buat lembaga negara penghinaan." Jelas Bintang Emon
Pria berusia 30 tahun ini kembali menanyakan apa maksud dan tujuan dibuatnya RKUHP pasal penghinaan bagi pemerintah dan apakah dibuat untuk kepentingan rakyat atau wakil rakyat.
Pasal yang menimbulkan polemik karena isinya yang tidak jelas adalah pasal 240 dan 241 RKUHP adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut.
"Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."
"Yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara," demikian bunyi penjelasan Pasal 240 Rancangan KUHP itu.
Ancaman hukuman penjara 3 tahun menjadi 4 tahun dalam pasal RKUHP tersebut jika penghinaan yang dimaksud dilakukan di media sosial. Yang juga disebutkan di pasal 241 RKUHP.
"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." tertulis dalam draft.
Itulah isi draft bunyi pasal yang sedang di gembar gemborkan publik.***
