Network
KABAR TEGAL - Anggota DPR RI Deddy Sitorus mengkritisi kebijakan Pemerintah yang mewajibkan tes swab antigen untuk bisa masuk mal.
"Itu harus dikaji ulang sebab tidak terlalu bermanfaat dan merugikan semua orang," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 Agustus 2021.
Menurut dia, kebijakan sebelumnya yang mengharuskan sudah divaksin agar bisa memasuki mal di Jakarta sudah cukup untuk meminimalisir resiko penularan.
Baca Juga: Anggota DPR Sebut Pemecatan Pinangki oleh Kejaksaan Agung Terlambat
Dengan syarat, mereka yang masuk mal harus tetap taat prokes dengan menggunakan masker berlapis, menghindari kerumunan dan menjaga jarak.
Politisi PDI Perjuangan ini berpendapat kewajiban swab antigen itu akan menyulitkan aktivitas ekonomi di mal, merugikan para tenant, pedagang, supplier, ojek daring dan masyarakat luas.
"Ini akan menekan aktivitas ekonomi dalam bentuk rendahnya konsumsi publik. Kita tahu bahwa konsumsi masyarakat itu justru sebagai salah satu faktor pendorong geliat ekonomi. Harusnya difasilitasi dan diedukasi, bukan dibuat sulit. Itu aneh sekali," katanya.
Baca Juga: Anggota DPR Dewi Aryani Upayakan Penambahan Kuota Vaksin untuk Kabupaten Tegal Hingga Dua Kali Lipat
Deddy mengaku heran kenapa hanya mal yang diwajibkan untuk tes swab antigen. Bagaimana dengan pasar yang sulit menerapkan prokes, karena biasanya ruang gerak masyarakat sempit.
Jika maksudnya melindungi masyarakat, lanjut dia, harusnya Kementerian Perdagangan dan Kemenkes memonitor penerapan prokes di pasar tradisional yang lebih berisiko.
"Mungkin pengambil kebijakan kurang memahami tekanan ekonomi yang dialami para pedagang dan masyarakat kecil. Biaya untuk swab antigen itu ratusan ribu rupiah, tidak terjangkau oleh masyarakat. Ini memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang," ujarnya.
Baca Juga: DPR Minta Kemenkes Harus Lebih Perhatian kepada Pasien Isoman
Dia menyarankan agar Pemerintah melakukan pengawasan dan pengetatan di lapangan daripada mewajibkan swab antigen.
Selain mendorong konsumsi, mal dan pasar juga adalah tempat interaksi sosial dan relaksasi bagi sebagian masyarakat.
"Yang ditambah harusnya implementasi prokesnya di lapangan, bukan pengeluaran tambahan bagi publik di masa ekonomi sulit seperti ini," pungkasnya.***
