Network
"Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu serentak 2024 maka Pemilu yang bermartabat dan berkualitas dapat terwujud di Kabupaten Tegal," jelasnya.
Baca Juga: Bawaslu Jateng Telusuri Dugaan Politik Uang di Pilkada Empat Kabupaten
Minimnya jumlah pengawas Pemilu menjadi alasan begitu pentingnya peran pengawasan Pemilu partisipatif.
"Pengawas Pemilu di Kabupaten Tegal saat ini berjumlah 4.879 orang, terdiri dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun TPS. Sementara harus mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu sekitar 1,2 juta orang, ini suatu hal yang sangat tidak mungkin. Maka dari itu kita menggelar sosialisasi ini agar masyarakat tergugah untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu," pungkasnya.
Saat penyampaian materi sosialisasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, dr. Widodo Joko Mulyono, M.Kes., M.M., memaparkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan.
Baca Juga: PT LIB Dinilai Jadi Pihak yang Paling Bertanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan
"Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada partisipatif dari masyarakat yang berkompeten untuk melakukan pengawasan Pemilu," papar Joko.
Menurutnya, ada beberapa kelompok dapat menjadi pengawas partisipatif di Kabupaten Tegal, diantaranya adalah Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas, OKP, LSM, Mahasiswa, Pelajar/pemilih pemula.
"Pengawasan partisipatif sangat diperlukan diantaranya untuk mencegah konflik, menjadikan Pemilu berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi publik dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat," ujarnya.
