Network
KABAR TEGAL - Selasa, 1 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Tegal adakan diskusi dengan tema Relevansi Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan Demokrasi dari Perspektif Pemuda.
Diskusi ini hadir sebagai narasumber Muhammad Khuzaeni,S.E., S.H (Ketua MPC PP Kab.Tegal), M.Ersal Aburizal, S.T, M.T (Ketua DPD KNPI Kab.Tegal), dan Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom (Anggota Bawaslu Kab. Tegal). Diskusi ini disiaran secara langsung di channel youtube Bawaslu Kab.Tegal.
Demokrasi sudah diterima oleh masyatakat dunia sebagai sistem dan nilai yang digunakan, begitupun demokrasi Pancasila di Indonesia.
Baca Juga: UPDATE Ada 62 Kasus Baru Positif Covid-19 di Kabupaten Tegal
Demokrasi pancasila kedaulatan ada di tangan rakyat. Demokrasi harus mencerminkan sila ke-4 pancasila.
"Demokrasi secara etimologi demos dan kratos. Menurut abraham lincoln pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi sudah diterima masyarakat dunia sebagai sistem, nilai yang di gunakan. Demokrasi yang ada di Indonesia sangat khas berbeda dengan yang ada di negara liberal." jelas Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom (Anggota Bawaslu Kab.Tegal).
Demokrasi pancasila kedaulan rakyat yang tertinggi dalam pelaksaan dijiwai oleh nilai-nilai pancasila. Demokrasi pancasila kedaulan ada ditangan rakyat dalam pelaksanaan nya musyawarah rakyat. Demokrsi harus mencerminkan sila ke 4 pancasila. Ada dua aspek dimaknai sistem pemerintahan dan Secara substansi proses demokrasi itu dilakukan diantaranya melalui pemilu," imbuhnya.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 3 Juni 2021 Alami Penurunan
Demokrasi politik sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus kritis pada BUMN apakah sudah sesuai untuk masyarakat.
"Demokrasi politik sangat menentukan pada aspek kehidupan yang lain. Misal demokrasi ekonomi harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi kita Sistem ekonomi terpusat dan otonomi daerah. Apakah kekayaan negara yang dikuasi BUMN kemudian untuk masyakarakat tinggal kita harus kritis pada kebijakan tersebut," jelas M.Ersal Aburizal.
