Network
KABAR TEGAL - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni meragukan data yang dirilis Pemkab Tegal terkait dengan jumlah kematian pasien Covid-19 di Kabupaten Tegal selama pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak 3 Juli 2021. Sesuai data Pemkab hingga Senin 19 Juli 2021 lalu, jumlah kematian pasien Covid-19 sebanyak 114 orang.
“Saya ragu dengan data ini, karena tiap hari ada orang ninggal minimal 1 orang perdesa. Bahkan, banyak info sedesa bisa 5-9 orang perhari,” kata M Khuzaeni yang akrab disapa Jeni Bae, Minggu 25 Juli 2021
Dikatakan, keraguan soal data kematian selama PPKM Darurat juga disampaikan warga masyarakat lainnya yang sempat memberikan informasi. Diantaranya warga Bumijawa, Margasari, Adiwerna dan lainnya. Mereka juga tidak percaya dengan data yang dirilis Pemkab Tegal. Ia menilai apakah data itu hanya untuk pencitraan agar statusnya berubah atau memang riil data di lapangan. Pasalnya, hampir tiap hari ada orang meninggal di tiap desa.
Baca Juga: Pasien Isoman Berjatuhan Meninggal, Khuzaeni: Satgas Covid-19 Harus Tanggung Jawab
“Jika satu desa ada satu yang meninggal dan dikalikan jumlah desa sebanyak 287 desa atau kelurahan, maka sudah 287 orang perhari. Padahal, tiap desa ada yang meninggal lebih dari 3 orang,” beber Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal itu.
Menurut dia, data yang dirilis Pemkab Tegal diduga hanya yang meninggal di fasilitas kesehatan dan pasien yang sudah kedapatan isoma. Sedangkan yang meninggal lainnya apakah hanya meninggal biasa, karena kebanyakan sebelum meninggal mengalami gejala mirip Covid-19. Jika meninggal karena penyakit lainnya, ia mempertanyakan kenapa jumlahnya sangat banyak tidak seperti biasanya. Apakah musim pancaroba kali ini lebih menakutkan ketimbang Covid-19.
“Mungkin ada gejala Covid-19, tapi mereka takut untuk dirawat, atau memang punya penyakit lainnya tapi tidak mau diobati karena syaratnya harus swab dulu. Masyarakat ketakutan untuk diperiksa,” ujarnya.
Baca Juga: Proyek Pabrik Gula Warureja, Khuzaeni: Pemkab Harusnya Permudah Investor, Jangan Malah Mempersulit
Ditambahkan, keraguan data itu harusnya bisa disikapi dengan mengintruksikan setiap kecamatan melakukan pendataan. Camat bisa mengkroscek ke desa-desa untuk meminta data kematian selama PPKM Darurat. Pasalnya, data riil bisa terlihat dari pemerintahan paling bawah.
“Apakah menghitungnya berdasarkan peti mati yang keluar? Atau hanya jenazah yang dikuburkan oleh tim pemakaman BPBD dan PMI?,” pungkasnya. ***
