Network
KABAR TEGAL - Capaian kinerja fisik dan keuangan Pemkab Tegal sampai dengan bulan November 2020 belum mencapai 100 persen. Adapun capaian kinerja fisik realisasinya baru 81,82 persen dan capaian keuangan baru terealisasi 67,01 persen. Untuk itu, memasuki akhir tahun 2020 Pemkab Tegal terus berupaya mengejar target realisasi capaian pembangunan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono pada saat Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2020 di Gedung Dadali pada Kamis (17 Desember 2020)
“Bagi OPD yang realisasinya masih rendah tolong untuk segera dikejar dengan upaya apapun. Masih ada waktu beberapa hari lagi, manfaatkan sebaik mungkin,” kata Joko.
Pada kesempatan ini, Joko memaparkan capaian realisasi kinerja outcome dan output. Dirinya mengapresiasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol), karena capaian realisasi kinerja outcomenya sudah mencapai 100 persen. Disusul Dinas Pekerjaan Umum 99,32 persen, Dinas Sosial 99,13 persen serta Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DisdagkopUKM) 94,62 persen.
Baca Juga: Jualan di Instagram Kini Dapat Langsung Terhubung Dengan WhatsApp, Begini Caranya !
Sementara, untuk capaian realisasi kinerja output tertinggi dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 96,45 persen, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) 93,93 persen dan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) 93,56 persen. Sedangkan untuk capaian realisasi kinerja outcome dan output terendah diduduki oleh Dinas Perhubungan yaitu untuk outcome 40,15 persen dan output 61,68 persen.
“Saya juga mengapresiasi sembilan kecamatan yang capaian realisasi kinerja outcomenya sudah 100 persen. Diantaranya, Kecamatan Slawi, Pagerbarang, Margasari, Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Adiwerna, Dukuhturi dan Talang. Untuk Kecamatan Kramat tolong lebih semangat lagi mengejar targetnya karena capaian kinerja outcomenya masih 28,57 persen,” jelasnya.
Di tempat yang sama Bupati Tegal Umi Azizah mengungkapkan meskipun dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di tahun 2020 ini banyak tantangan dan hal baru, terutama soal kebiasaan normal baru. Akan tetapi, kondisi ini mendorong pemerintah untuk secepatnya bertransformasi, baik secara sistem maupun kelembagaan sebagai respon cepat, adaptasi pada perubahan lingkungan dan keselamatan bangsa. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang tidak saja mudah, cepat, terbuka dan pasti, tapi juga aman dari penularan Covid-19.
Baca Juga: Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM, Umi Azizah Optimis Penuhi Hak Masyarakat Atas Pekerjaan
“Diperkirakan, kondisi yang kita hadapi tahun ini tidak jauh berbeda dengan 2021 nanti, dimana fokus pemerintah adalah vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional, perlindungan sosial dan jaminan kesehatan. Terlebih, Presiden telah menginstruksikan vaksin corona sebagai barang publik yang harus diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya akan berpengaruh atau bahkan berdampak pada kebijakan penganggaran belanja daerah tahun 2021,” terang Umi.
Sejalan dengan hal tersebut, Umi menitip pesan kepada kepala perangkat daerah untuk dapat mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup masing-masing OPD, sehingga seluruh kegiatan bisa dituntaskan, diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tidak hanya mencapai target outputnya saja, tapi kualitas hasilnya pun juga harus maksimal. Berdampak penting, berdampak luas dan benar-benar bermanfaat.
