Network
KABAR TEGAL - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi damai yang diikuti jajaran pengurus dan anggotanya. Aksi digelar di PT. Duta Suspek Inti (PT. DSI) Jl. Raya Selatan Banjaran Adiwerna, Senin 30 November 2020.
Aksi dilanjut dengan mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Tegal, diikuti langsung Imam Wahyudi Ketua KSPSI Cabang Kabupaten Tegal, Warnoto Sekretaris, Sasongko Wakil Ketua, Abdul Hamid Bendahara, Fani Ketua Pos Unit Kerja (PUK) PT. DSI dan anggota KSPSI serta sejumlah pekerja aktif non aktif PT. DSI.
Imam Wahyudi Ketua KSPSI Cabang Kabupaten Tegal dalam orasinya mengungkapkan manajemen PT. DSI abai terhadap hak karyawannya, dengan begitu mudah memutus hubungan kerja dari tahun ke tahun tanpa pesangon.
"Jam kerja 42 jam per minggu dari 40 jam per minggu amanat undang-undang, berarti ada 8 jam yang tidak dibayar per bulan. Memutus hubungan kerja karyawati yang tengah hamil dengan cara diminta mengundurkan diri," ungkap Imam.
Baca Juga: Apresiasi Semangat Pengabdian Anggota Korpri di Tengah Pandemi
Lebih lanjut Imam mengatakan karyawan baru dijanjikan mendapatkan upah UMK Rp. 1.896.000,- tapi prateknya tidak sesuai UMK karena hanya mendapatkan Rp. 1.300.000,-.
"Karyawan lama mendapatkan upah Rp. 1.775.000,- dari UMK Rp. 1.896.000,- atau kurang Rp. 121.000 dari UMK dan Rp. 1.837.000 dari UMK Rp. 1.896.000 atau kurang 59.000,- dari UMK," ujar Imam.
Menurut Imam, di bulan November 2020 tenaga kerja di PHK oleh PT. DSI sebanyak 19 orang tanpa pesangon. Karyawan hanya diakui bekerja selama 2 tahun padahal mereka sudah bekerja antara 6-9 tahun. "Tenaga kerja hanya mendapatkan uang dari BPJS Rp. 200.000,-padahal sudah bayar bulanan selama 3 tahun. Dan yang lebih memprihatinkan semua Pengurus Unit Kerja (PUK) di Putus Hubungan Kerja" ungkapnya.
Baca Juga: Pasien Sembuh Terus Bertambah, Kesembuhan Total Menjadi 441.983 Orang
