KABAR TEGAL - Seminggu berputar kedesa-desa mengikuti Musrenbangdes di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Anggota DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni merasa prihatin Musrenbangdes masih di batasi dengan kamus usulan.
Kepada Kabar Tegal, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal ini mengatakan bahwa hampir semua desa yang melaksanakan Musrenbang yang mengundang perwakilan Sekolah Dasar (SD) masukan dan usulan berkutat bangunan fisik sekolah.
"Yang terjadi hampir semua kepala sekolah yang datang memgusulkan yang berkaitan dengan kondisi sekolahannya diantaranya, ruang kelas baru, rehab berat dan ringan, penataan lingkungan, ruang guru, hingga ruang perpustakaan dan mebelair," ungkap Khuzaeni, Senin 18 Oktober 2021.
Baca Juga: Sudah Dilarang, Sekolah di Kabupaten Tegal Masih Jual LKS ke Siswa
Khuzaeni menambahkan, jika Pagu indikatip Kecamatan lebaksiu hanya Rp 2,7 Milyar yang menaungi 15 desa, sangatlah tidak cukup untuk mengcover usulan-usulan tersebut.
"Semestinya urusan pendidikan tidak di masukan ke PIK kecamatan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan Dinas pendidikan saja di kecamatan Lebaksiu masih kurang banyak," tandas Khuzaeni.
Untuk itu Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) ini meminta Dinas Pendidikan melakukan dorongan ke pemerintah daerah tentang kewajiban alokasi minimal 20% anggaran ABPD untuk Pendidikan.
Baca Juga: Penghentian Dana BOS Bagi Sekolah yang Hanya Memiliki 60 Siswa Dinilai Melanggar Konstitusi
"Sesuai dengan Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD," tambah Khuzaeni.
Untuk itu, Khuzaeni mengusulkan PIK kecamatan tidak dibebani untuk anggaran pendidikan, karena seharusnya anggaran 20% untuk bidang pendidikan bisa dimaksimalkan.
"Sangatlah kurang adil karena anggaran PIK masih sangat kecil," pungkas Khuzaeni.***