Network
KABAR TEGAL - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menegaskan siap memberikan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya, yang terbukti tidak netral dalam kontestasi Pemilu 2024.
Hal tersebut ditegaskan Nana Sudjana saat menghadiri Dialog Kebangsaan Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju, di Hotel Alila, Kota Surakarta, Selasa, 17 Oktober 2023.
“ASN harus netral, tidak berpolitik praktis. Kalau misalnya ditemukan ada ASN yang ikut salah satu partai, kami akan memberikan sanksi kepada ASN tersebut,” kata Nana Sudjana.
Baca Juga: Keren! Anggota Polres Pemalang Raih Perunggu Cabor Tinju di Porprov Jateng 2023
Dikatakan, sikap netralitas ASN dalam Pemilu 2024 tersebut bahkan sudah tertuang dalam ikrar ASN, yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ikrar tersebut berlaku terhadap seluruh ASN dari tingkat provinsi sampai tingkat Adesa.
“Kami dari Pemprov sudah melakukan ikrar, bahwa ASN dalam pelaksanaan pemilu ini netral. Jadi kami tidak melibatkan diri untuk melaksanakan politik praktis,” jelas Nana.
Dalam beberapa kesempatan, dia kembali menekankan tentang netralitas ASN dalam pemilu, khususnya terkait politik praktis. Netralitas ASN selalu menjadi perhatian setiap pelaksanaan tahapan pemilu.
Baca Juga: Cegah Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu 2024, Polisi di Kota Tegal Sosialisasikan CBP Rupiah
Meski demikian, Nana tidak menghalangi setiap ASN yang ingin mengetahui dan memahami situasi politik yang terjadi. Sebab memahami situasi politik sangat penting bagi setiap ASN. Apalagi, berkaitan dengan isu hoaks yang berpotensi muncul selama tahapan pemilu maupun pilkada.
Menurut Nana, ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam meredam dan memberikan pemahaman terkait isu hoaks yang mungkin beredar dalam setiap kontestasi pemilu. Selain itu, juga bisa mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran pemilu.
