Network
"Namun Ditreskrimsus juga punya banyak peran termasuk penanganan pinjol ilegal dan virtual police," ungkapnya.
Baca Juga: Tegas! MUI Tetapkan Hukum Pinjol Haram
Dalam penanganan pinjol, Ditreskrimsus punya layanan aduan melalui website. Masyarakat hanya perlu datang saat dilakukan klarifikasi oleh petugas Polri.
Sementara virtual police berperan dalam mendidik dan mendampingi masyarakat agar tak terjebak dalam pelanggaran hukum terkait penggunaan media sosial.
"Kita ada petugas yang memonitor muatan SARA, hate speech dan hoax di media sosial. Nanti pelaku kita ingatkan melalui email dan sebagainya. Bahkan kita datangi untuk kita arahkan. Jadi ada pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Upaya tindakan hukum adalah langkah terakhir" papar Kapolda.
Baca Juga: Terus Bergerak, Dewi Aryani Gelar Pengobatan Gratis dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional 2021
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan koordinasi merupakan salah satu tugas KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Pemberantasan tidak hanya melakukan penangkapan tetapi juga melaksanakan berbagai upaya agar penyelenggara negara tidak salah langkah sehingga timbul tindak pidana korupsi.
Ditambahkan, KPK sesuai Undang-undang nomor 19 tahun 2019 diamanati melakukan sejumlah tugas antara lain pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dg instansi yg berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.
Menanggapi Kapolda dan Ketua KPK, Gubernur Jateng menegaskan masing-masing unsur Forkompinda mempunyai peran penting dalam penanganan masalah masyarakat termasuk korupsi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Persiapkan Hari Baik untuk Pelantikan Jenderal Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI
