"Bupati dan walikota sering saya ingatkan jangan ada niatan untuk korupsi. Terpenting laksanakan tugas secara mengalir, jangan pernah berpikir untuk berbuat menyimpang," tegasnya.
Pencegahan korupsi, lanjutnya, perlu komunikasi terus menerus. Masing-masing kepala daerah yang terpilih, secara otomatis dia dianggap paham terhadap aturan. Hal itu merupakan resiko jabatan.
Maka dari itu untuk menghindari salah urus anggaran, lanjutnya, kepala daerah jangan ragu berkonsultasi dengan stakeholder terkait, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami. Termasuk mengkomunikasikannya dengan KPK, agar tidak terjadi pelanggaran yang menjurus pada korupsi.
Baca Juga: Partai Golkar Beri 'Lampu Hijau' untuk Ganjar Maju Pilpres 2024
Sementara Kajati Jateng, Priyanto, banyak membahas tentang kewenangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam sejumlah undang-undang termasuk UU Nomor 16 Tahun 2004.***