Network
Pengiriman itu, menurut para politisi Israel, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meminta agar Hamas memulangkan dua jasad tentara Israel yang tewas dalam perang di Gaza pada 2014.
Baca Juga: Terlibat Narkoba, Kapolsek Astanaanyar Dicopot Jabatannya
Walaupun demikian, Israel juga menerima banyak tekanan dari organisasi pembela hak asasi manusia internasional terkait program vaksinasi di daerah pendudukan. Organisasi pembela HAM itu meminta Israel memastikan warga di daerah pendudukan memiliki akses atas vaksin COVID-19.
Dalam kesempatan lain, beberapa pejabat di Palestina mengatakan paket vaksin itu harusnya dikirim pada Senin, 15 Februari. Namun rencana itu dibatalkan oleh otoritas di Israel.
Beberapa pejabat Otoritas Palestina mengatakan mereka telah melayangkan surat permintaan transfer vaksin ke otoritas pertahanan Israel. Permohonan itu diajukan setelah Otoritas Palestina menerima 10.000 vaksin Sputnik V di Tepi Barat pada 4 Februari.
Baca Juga: Pria Ini Hasilkan Rp233 Juta per Malam, Dari Tren Konten 'Sleep Streamer'
Tertundanya pengiriman vaksin ke Gaza menghambat upaya vaksinasi untuk warga Palestina, yang saat ini tersebar di Gaza dan Tepi Barat.
Dua wilayah yang terpisah itu dihuni oleh 5,2 juta warga Palestina.
Namun, Israel mengendalikan seluruh akses masuk dan keluar Tepi Barat serta perbatasan di pesisir dan darat di Jalur Gaza.***
