Network
KABAR TEGAL - Mulai tahun depan, rekrutmen guru di sekolah akan mengalami perubahan yang signifikan dengan diperkenalkannya konsep marketplace.
Rencana terobosan ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang diadakan pada 24 Mei 2023 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPANRB) dan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Jadwal PPDB SMP Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2023/2024 Telah Diumumkan, Simak Selengkapnya!
Konsep marketplace guru dihadirkan untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru di sekolah dan juga tingginya jumlah guru honorer.
Salah satu akar permasalahan tersebut terletak pada perekrutan guru yang tidak berjalan secara real-time.
Dalam sistem saat ini, sekolah harus menunggu rekrutmen guru ASN yang terpusat, sehingga sulit untuk segera mengganti guru yang pindah, mengundurkan diri, pensiun, atau meninggal dunia.
Akibatnya, sekolah terpaksa merekrut guru honorer.
Mendikbudristek Nadiem mengakui bahwa perekrutan guru ASN yang terpusat dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap jumlah dan kompetensi guru yang direkrut tidak sesuai dengan kebutuhan setempat.
Dalam hal ini, sekolah sebagai pemangku kepentingan utama sebenarnya lebih paham tentang kebutuhan guru di lingkungan mereka.
Selain itu, jika data yang dilaporkan akurat, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif.
Dengan penerapan marketplace guru ini, pola perekrutan yang sebelumnya terpusat akan berubah menjadi real-time.
Sekolah dapat melakukan perekrutan langsung sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan data dari Dapodik dan sumber lainnya.
Sistem ini akan menjadi dinamis setiap tahun, mengikuti perubahan jumlah siswa dan formasi guru yang dibutuhkan.
“Akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar, masuk dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia,” papar Nadiem.
Siapa Saja yang Dapat Mengakses Marketplace Guru Ini?
Mendikbudristek Nadiem menjelaskan bahwa ada dua kategori guru yang dapat terdaftar dalam sistem ini.
Pertama, guru honorer yang telah mengikuti seleksi calon guru ASN dan dinyatakan lulus passing grade akan masuk dalam database.
Kedua, lulusan pendidikan profesi guru (PPG) pra-jabatan yang baru saja menyelesaikan pendidikan mereka akan dapat mendaftar dalam marketplace terintegrasi ini.
Selaras dengan langkah ini, pemerintah juga akan mengalihkan penganggaran gaji dan tunjangan guru ASN dari pemerintah daerah ke sekolah.
Hal ini sejalan dengan pendanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini langsung ditransfer ke sekolah tanpa melalui pemerintah daerah terlebih dahulu.
Mendikbudristek Nadiem menegaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan secara khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru yang direkrut melalui marketplace ini.
Pembayaran kepada guru ASN akan dilakukan melalui sistem pembelanjaan sekolah, sehingga tidak ada lagi guru yang dibayar seadanya.
Dalam pengimplementasiannya, Mendikbudristek Nadiem mengakui bahwa masih akan ada guru yang enggan ditempatkan di lokasi tertentu.
Oleh karena itu, akan ada kebijakan ikatan dinas bagi penerima beasiswa dari pemerintah pusat maupun daerah.
Setelah menyelesaikan pendidikan, para penerima beasiswa tersebut akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh pemerintah. Penempatan ini akan berlaku selama tiga tahun.
“Tentunya ada berbagai macam benefit yang diberikan. Insentif dalam karirnya, kenaikan pangkat lebih cepat dan lainnya,” ujar Mas Menteri.
Baca Juga: Cek Penerima Bansos PKH 2023 yang Cair Bulan Mei, Cek NIK KTP di cekbansos.kemensos.go.id
Nunuk Suryani Soal Rekrutmen PPPK Guru
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menjamin bahwa rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru akan tetap berlangsung tahun ini.
Sebanyak 601 ribu formasi telah diajukan untuk kebutuhan tahun ini, yang mencakup sisa formasi yang belum terisi sebelumnya dan kebutuhan penggantian guru yang pensiun tahun depan.
Namun, hanya sekitar 278 ribu atau 46 persen dari jumlah formasi tersebut yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Upaya telah dilakukan untuk memastikan partisipasi yang lebih besar, namun masih belum mencapai target.
Beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu, mengajukan jumlah formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Saat ini, hanya sekitar 36.061 guru yang lolos passing grade pada seleksi 2021 (prioritas I) yang telah diusulkan formasinya oleh pemerintah daerah.
Masih terdapat sekitar 62.546 guru prioritas I yang belum mendapatkan penempatan.
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Alex Denni, mengakui kekurangan pengajuan formasi PPPK guru oleh pemerintah daerah.
Meskipun anggaran sudah tersedia dari Kemenkeu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan pengajuan formasi yang masuk.
Pemerintah akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kemendikbudristek untuk mempertimbangkan pembukaan pengajuan formasi tambahan oleh pemerintah daerah.***
