Network
KABAR TEGAL - Seiring berjalannya waktu dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang akan dilakukan pada semester l 2024 menurut draft RUU IKN tentu saja akan membuat operasional pemerintahan ikut berpindah.
Dipastikan oleh Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Kepindahan tersebut akan tetap dilanjutkan, karena rencana tersebut merupakan rencana yang sudah masuk dalam rencana Kerja Bappenas 2022.
Dengan pemindahan tersebut akan memberikan dampak besar dalam pemindahan tugas Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa di singkat dengan PNS, dengan kepindahan Ibu Kota Negara tentunya PNS juga akan melakukan migrasi ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Erick Tohir Pastikan Akan Ada Beasiswa Untuk Anak Korban Erupsi Semeru
Dengan adanya rencana tersebut Pemerintah dan DPR tengah mematangkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). RUU ini bakal segera disahkan jadi undang-undang awal tahun 2022.
Dan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 yang ada saat ini sejumlah Rp1,37 triliun, dari dana tersebut Suharso Monoarfa mengungkapkan sebesar 3,8 persen atau senilai Rp52,78 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal.
Belanja Modal salah satunya adalah untuk pemindahan PNS. 28,6 persen atau senilai Rp392,95 miliar akan digunakan untuk belanja pegawai yang meliputi atau terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai.
Baca Juga: Satu Keluarga Bisa Lolos Bansos PKH Hingga Rp10 Juta Lho, Simak Syarat dan Ketentuannya!
Dan sisa dana sebesar 67,7 persen atau senilai Rp 930,16 miliar telah direncanakan akan digunakan untuk belanja barang yang meliputi persiapan RPJMN 2025-2045, penyusunan RKP 2023, dan koordinasi strategis pengembangan geopark dan koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia.***
