Network
KABAR TEGAL – Tingginya angka stunting diharapkan dapat ditekan melalui kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ide ini disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar sangat optimis BUMDes dapat menjadi motor penggerak bagi desa untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting. Dilansir dari Antara, pihaknya menyampaikan dengan data SDGs Desa yang telah dikumpulkan oleh relawan akan memudahkan penanganan.
“Badan usaha mikro itu akan menjadi motor penggerak yang efektif usaha lain di desa seperti desa wisata sekaligus mengentaskan kemiskinan dan menekan angka stunting,” ujar Mendes PDTT di Jakarta pada 8 November 2021.
Baca Juga: Rumus 'Kentir' Mulyono Sukses Nahkodai BUMDes Wringin Jaya, Sumbang PAD Hingga Ratusan Juta Rupiah
Saat menerima kunjungan dari Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Mendes PDTT juga menyampaikan idenya untuk mengkonsep desa pariwisata sebagai ikon pariwisata nasional juga perlu dibenahi karena pandemi Covid-19.
Menurutnya, dalam proses pembenahan usaha-usaha yang ada di desa ditentukan BUMDes. Salah satu cara dengan pengembangan desa wisata. Sehingga desa wisata berbasis alam perlu diprioritaskan.
Berbeda dengan GKR Bendara, menurutnya untuk menekan angka stunting hingga nol persen bukan perkara mudah. Menurutnya banyak faktor yang mempengaruhi.
“Ada banyak faktor berpengaruh mulai dari asupan gizi ibu saat mengandung, faktor ekonomi, pendidikan, juga budaya yang berkembang,” kata GKR Bendara.
Baca Juga: Minimarket Milik BUMDes Jatimulya Diresmikan oleh Bupati Tegal
Menanggapi soal data stunting, menurutnya data tersebut belum valid karena data yang dilansir BKKBN adalah data berdasarkan presentase. Ia mencontohkan data BKKBN menempatkan Kabupaten Gunung Kidul cukup tinggi, namun setelah dihitung jumlah anak di Kabupaten Sleman lebih banyak.
