Network
KABAR TEGAL - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman memberi tanggapan terkait adanya penangkapan terhadap seorang peternak oleh aparat baru-baru ini.
Peternak itu ditangkap lantaran membentangkan poster bertuliskan, "Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar" ke arah mobil yang ditumpangi Jokowi saat berkunjung ke Blitar, Jawa Timur.
Terkait hal itu, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa peternak yang namanya diketahui adalah Suroto itu akan diundang ke Istana Negara untuk bertemu Jokowi.
Baca Juga: Kapolri Berharap Guru dan Pelajar Telah Jalani Vaksinasi Pada Saat Pembelajaran Tatap Muka
"Alhamdulillah sekali lagi kami menegaskan: KRITIK ITU JANTUNG DEMOKRASI SESUAI UUD 1945. MEMPERBAIKI dan MENINGKATKAN KEMAJUAN DEMOKRASI dan KEBIJAKAN PEMERINTAH! Kisah Suroto, Peternak yang Bentangkan Poster ke Arah Jokowi Kini Diundang ke Istana Negara," kata Fadjroel Rachman, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @fadjroeL, Selasa, 14 September 2021.
Selain itu, diundangnya Suroto ke Istana Negara bukan sekadar karena penangkapan yang terjadi di Blitar. Akan tetapi, kabarnya Suroto juga terpilih sebagai salah seorang dari tiga perwakilan peternak ayam di Blitar untuk bertemu Jokowi, hari ini Rabu, 15 September 2021.
Namun, dari beberapa sumber sebelum penangkapan oleh aparat keamanan, kejadian tersebut berlangsung singkat, bahkan langsung menjadi pusat perhatian masyarakat yang berada di Jalan Moh Hatta, pada Selasa, 7 September 2021 lalu.
Setelah penangkapan itu, Polda Jawa Timur menyatakan pria yang ditangkap karena membentangkan poster ke Jokowi tidak ditahan.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dia mengatakan pria yang membawa poster tersebut sudah dibebaskan. Dalam hal ini, polisi hanya meminta keterangan dari pria tersebut.
Disisi lain, setelah penangkapan peternak tersebut, sejumlah politisi pun merespon dan menilai di zaman sekarang ini demokrasi dibungkam oleh pemerintah.
Baca Juga: Over Kapasitas Lapas, DPR RI Nilai Penegakan Hukum di Indonesia Perlu Dibenahi
Munculnya kritik yang merupakan aspirasi masyarakat ini juga mulai mencuat setelah maraknya mural yang menghiasi sejumlah jalan di beberapa daerah.
Kendati begitu, Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa jika kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, menurut dia, tidak boleh mengabaikan elemen-elemen yang mendasarinya, yakni kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial.
Dikatakan pula bahwa mural-mural yang sengaja ditebarkan, yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo, adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar ketiga unsur tersebut karena mengganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika.***
