Over Kapasitas Lapas, DPR RI Nilai Penegakan Hukum di Indonesia Perlu Dibenahi

- 15 September 2021, 06:50 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai penegakan hukum di Indonesia perlu dibenahi.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai penegakan hukum di Indonesia perlu dibenahi. /DPR RI/Oji/Man/

KABAR TEGAL - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan setidaknya ada tiga permasalahan berdasarkan teori sistem yang harus diselesaikan untuk mengatasi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, termasuk terkait over kapasitas yang terjadi di beberapa lapas di Indonesia.

“Ada 3 hal untuk menyelesaikan, regulasi atau substansi hukum, struktur hukum kelembagaan lapas dan budaya hukumnya," ungkapnya dalam Forum Legislasi dengan tema "Over Kapasitas Lapas, RUU Pemasyarakatan Dibutuhkan" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 September 2021.

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut menilai, penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih belum murni dan konsekuen.

Baca Juga: Syarat Masuk Mal Wajib Tes Swab Antigen, DPR: Merugikan Semua Orang

Misalnya dalam penegakan hukum kasus narkotika, Arsul mengungkapkan hampir 50 persen penghuni lapas saat ini adalah terpidana kasus narkoba yakni penyalahguna murni yang bukan pengedar, apalagi bandar.

“Undang-Undang Narkotika sudah tegas menyatakan bahwa pengguna atau penyalahgunaan guna murni diproses hukum tetapi ujungnya adalah rehabilitasi, tapi penegak hukum belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten, apalagi di daerah. Inilah sebetulnya sumber utama, kasus narkotika, jika ini ditegakkan, over-capacity akan sangat banyak bisa dikurangi," imbuhnya.

Untuk itu, penegakan hukum di Indonesia menurutnya perlu dibenahi, salah satunya dalam penegakan hukum kasus narkotika.

Baca Juga: Harga Gabah Anjlok, DPR RI Desak Pemerintah Lakukan Intervensi saat Pandemi

"Maka di revisi undang-undang narkotika bertekad ini harus diselesaikan. Kami di Komisi III baik oposisi maupun koalisi sepakat soal penegakan hukum yg murni dan konsekuen," tambah Arsul.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan bahwa RUU Pemasyarakatan (RUU PAS) nantinya penting disusun untuk meletakkan prinsip mandela rules. Yakni untuk mengatur standar minimal peraturan tentang dasar-dasar perlakuan terhadap narapidana.

"Nah itu kita adopsi prinsip-prinsip Mandela Rules itu, kemudian fungsi pemasyarakatan itu memang tempat orang menjalani hukuman, tetapi di sana ada pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan," tambah legislator dapil Jawa Tengah X ini.***

Editor: Dwi Prasetyo Asriyanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x