KABAR TEGAL - Perkumpulan Pikul bekerjasama Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) menggelar Rembug Pesisir Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Rabu (28/10/2020).
Kegiatan yang digelar secara virtual dihari kedua ini mengusung tema "Hak Atas Keadilan Produksi dan Keadilan Ruang Bagi Pelaku Usaha Kelautan Perikanan". Menghadirkan nara sumber Sekjend SNI Budi Laksana, Ketua DPP KNTI Sugeng Nugroho, Presidium Nasional PPNI Umiratus Sholikah dari Perkumpulan Pikul menghadirkan George Hormat.
Peserta dari SNI Kab Tegal, Ketua Wage Suryadi, Sekretaris Dasuki Raswadi Endang Murniasih wakil sekretaris, Chaerul Azmi Ketua Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Singgih Hartoyo Ketua Devisi Pengembangan Perekonomian Nelayan dan sejumlah nelayan lainnya. Dan dipusatkan di sekretariat SNI Kab Tegal Jl. Raya Pantura Tegal Pemalang Km. 06 Munjungagung Kramat.
Endang Murniasih wakil sekretaris SNI Kab Tegal dalam pandangannya mengungkapkan pemerintah sudah saatnya mendirikan Bulog yang diperuntukan khusus bagi nelayan. Khususnya untuk nelayan kecil atau tradisional. Sehingga ketika hasil tangkap melimpah namun harga murah atau turun pemerintah harus membelinya dengan harga pasaran.
Baca Juga: Serikat Nelayan Indonesia Tegal Ikuti Rembug Pesisir Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan
"Hasil pembelian pemerintah lewat Bulog Nelayan tersebut dapat distock di cold storage digudang Bulog yang sewaktu waktu dapat dijual kembali ke masyarakat umum. Sehingga harga hasil tangkap nelayan menjadi stabil" ujar Endang Murniasih
Disamping itu pemerintah juga harus memberi bantuan permodalan atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat tanpa bunga agar nelayan kecil tidak terperangkap tengkulak, pengijon atau rentenir. "Sehingga nelayan tradsional tidak terperangkap oleh praktek - praktek para rentenir" tutur Endang
Dengan demikian menurut Endang nelayan tradsional tidak lagi terperangkap kewajiban menjual hasil tangkapannya kepada rentenir yang memberinya pinjaman modal. Dimana harga ditentukan oleh tengkulak/renten dan selalu dibawah harga pasaran, katanya
Sementara Budi Laksana Sekjend SNI pusat dalam pernyataannya mengatakan dalam hal pemberian bantuan atau pemberian pinjaman untuk nelayan sebaiknya lewat organisasi nelayan yang sudah ada. Sehingga bisa cepat serta tepat sasaran tidak perlu lagi lewat program - program baru yang birokrasinya rumit.
Terkait kebutuhan bahan bakar bagi nelayan kecil Budi berharap pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan solar ( bahan bakar) bersubsidi bagi nelayan. Disamping dengan harganya bersubsidi juga lokasi pengisian solar tidak jauh dari sandaran kapal para nelayan kecil sehingga mempermudah akses nelayan
Hal yang membuat keprihatinan Sekjend SNI yakni perlindungan bagi nelayan kecil juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah. "Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena banyak nelayan tertimpa musibah diperairan yang tidak tertolong" ujarnya.
Sugeng Nugroho Ketua DPP KNTI dalam paparannya mengatakan wilayah perairan laut harus aman dari pencurian ikan oleh nelayan asing. Nelayan asing alat tangkapnya jauh lebih modern sehingga begitu gampang mudah dan berlimpah ketika melakukan pencurian ikan di wilayah NKRI
Menurutnya saat ini banyak nelayan tradsional yang menganggap para tengkulak, ijon dan rentenir sebagai pahlawan. Karena mereka begitu gampang dan mudah ketika dimintai pertolongan permodalan. Tanpa birokrasi yang rumit dan tidak bertele tele. Padahal para renten, tengkulak, ijon sesungguhnya telah melakukan jebakan batman, ujar Sugeng Nugroho.