KABAR TEGAL - Keputusan penghentian penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 siswa menuai polemik yang salah satunya datang dari politisi PKS.
Pasalnya, Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS Mustafa Kamal mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mengubah ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Menurut Mustafa Kamal, syarat sekolah penerima dana BOS reguler harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 orang dengan kurun waktu tiga tahun terakhir tidaklah masuk akal dan menimbulkan kesenjangan dalam dunia pendidikan.
Baca Juga: Sambangi Rusunawa, Satbinmas Polres Tegal Kota Berikan Motivasi pada Anak-anak
“Ketentuan ini akan semakin memperlebar kesenjangan pendidikan antar anak bangsa. Apalagi saat ekonomi sulit di masa pandemi seperti ini. Saya minta Mendikbud untuk merubah ketentuan tersebut,” katanya.
Selain itu, ia menilai bahwa jumlah siswa tidak menentukan baik buruknya kualitas suatu sekolah. Jika tidak diubah akan banyak sekolah yang tutup karena menurunnya kesempatan mendapatkan dana BOS.
“Itu bisa berdampak pada drop out terhadap peserta didik dan para guru menjadi pengangguran. Apabila memang benar karena kualitas yang buruk, seharusnya pemerintah hadir meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kecil tersebut. Bukan malah menghentikan dukungan, ini tindakan tidak bertanggung jawab,” ucap Mustafa Kamal.
Baca Juga: Viral Video 'Pasangan Gancet' Ternyata Tersangka Hoaks, Gus Idris Berdalih Hanya Konten Edukasi
Disebutkan juga dalam pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 pada aturan tersebut tentang pengecualian jumlah bagi sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah, dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain berdasarkan usulan kepala Dinas kepada Menteri.
“Apalagi sekolah yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Ini akan semakin memperpanjang jalur birokrasi bagi sekolah-sekolah tersebut karena mereka berhak menerima dana BOS regular, seharusnya kita mempermudah anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkeadilan,” katanya.
Di sisi lain, Mustafa Kamal mengapresiasi langkah Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang terdiri atas Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang menolak aturan tersebut karena dinilai diskriminatif dan dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.
Baca Juga: Penghentian Dana BOS Bagi Sekolah yang Hanya Memiliki 60 Siswa Dinilai Melanggar Konstitusi
“Kami akan dukung karena ini merupakan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” ucapnya, Jumat, 10 September 2021.***