Menurutnya, ada seniman yang tidak berkolaborasi dengan pemerintahan lantaran dikecewakan. Karena itu, perlu adanya jalur komunikasi antara seniman dengan pemerintah.
“PSI bisa memperjuangkan satu prioritas yakni undang-undang perampasan aset koruptor. Seringkali disebutkan berantas budaya korupsi. Ini membuat budayawan tidak suka karena ada embel-embel budaya. Dengan demikian pelakunya adalah budayawan, ini yang terus kami perjuangkan,” tutur Ki Haryo.***