Network
KABAR TEGAL - Imbas penutupan Kawasan Alun-alun Kota Tegal sejak pukul 17.00 hingga 24.00 WIB dianggap sebagai langkah yang mengekang hak warga masyarakat dan pelaku usaha.
Hal ini dikatakan oleh koordinator P2KAT, Anis Yuslam Dahda bersama enam pengurus lainnya saat melakukan audiensi dengan pimpinan fraksi DPRD, Senin 6 Desember 2021 pagi bertempat di ruang komisi 1 DPRD Kota Tegal.
"Setelah menunggu 2 tahun imbas pembatasan pada saat PPKM Darurat, ternyata walau PPKM sudah level 1 kami tetap saja mengalami pembatasan, hidup seperti terpenjara," ungkap Anis.
Baca Juga: Penutupan Kawasan Alun-alun Dianggap Sebagai Simbol Arogansi Kekuasaan Pemkot Tegal
Anis menyebut, selain penutupan portal di akses masuk menuju kawasan Alun-alun, lampu penerangan yang dipadamkan juga menciptakan rasa kurang nyaman bagi warga sekitar.
Ironisnya, kebijakan Pemkot Tegal yang menutup kawasan Alun-alun itu dikatakan tidak mengantongi izin.
"Tidak ada Perwal ataupun Perda, bahkan kebijakan ini jelas-jelas melanggar Undang-undang, harusnya DPRD tidak menunggu warga berontak dan protes terlebih dahulu," ujar Fauzan Jamal.
Tidak tampak perwakilan Pemkot Tegal dalam audiensi kali ini. P2KAT menuntut agar DPRD Kota Tegal memberikan rekomendasi untuk pembukaan kembali akses masuk ke kawasan Alun-alun Kota Tegal, dan lampu penerangan kembali dinyalakan.
Menanggapi ini, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyayangkan langkah Pemkot Tegal yang selalu tergesa-gesa terutama dalam kasus penutupan kawasan alun-alun.
