Network
KABAR TEGAL - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia se-Jawa-Bali mulai dilaksanakan di daerah-daerah.
Kota Tegal mulai memberlakukan PPKM Darurat ditandai dengan Apel Gelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali di Jl. Pancasila Kota Tegal, Sabtu 3 Juli 2021.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tegal, sekaligus Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal hadir dalam apel tersebut.
Baca Juga: Jelang PPKM Darurat Jawa-Bali, Jumadi Monitoring Kota Tegal dengan Bersepeda
Dalam amanatnya, Dedy Yon menyampaikan bahwa Ia berharap ada sinergitas antara Pemerintah Kota Tegal, TNI-Polri dan juga seluruh Satgas Covid-19 di Kota Tegal.
Dedy Yon menghimbau kesiapan semua anggota Satgas selama pelaksanaan PPKM Darurat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Kita berharap ada sinergitas antara Pemerintah Kota Tegal, TNI-Polri dan juga seluruh Satgas Covid-19 di Kota Tegal. Harapan kita agar semuanya siap, dalam waktu yang sudah ditentukan tanggal 3-20 Juli, kita harus betul-betul ekstra ketat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing,” ujar Wali Kota.
Baca Juga: Selama PPKM Darurat Jawa-Bali, Pelaku Perjalanan Domestik Wajib Bawa Kartu Vaksinasi Covid-19
Sesaat setelah melaksanakan apel, Dedy Yon menyampaikan bahwa sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat, selama pelaksanaan PPKM Darurat melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
Wali Kota Tegal telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Tegal nomor 443/018 sebagai tindak lanjut dari pelaksaan PPKM Darurat se-Jawa Bali.
Disebutkan Dedy Yon, kebijakan Pemerintah Kota Tegal sesuai dengan Instruksi dari Presiden RI, bahwa PPKM Darurat ini dilaksanakan sama secara nasional, se-Jawa Bali.
Baca Juga: Polres Tegal Gelar Upacara HUT Bhayangkara Ke-75 Bersama Forkopimda
Sektor ekonomi pekerja non-esensial 100 persen bekerja dari rumah, untuk sektor esensial, Pemerintah memberlakukan kapasitas pekerja bekerja dari kantor maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan.
Sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.
Sementara khusus untuk perusahaan sektor kritikal diperbolehkan menerapkan 100 persen bekerja dari kantor, namun dengan protokol kesehatan.
Baca Juga: Peringatan HUT Bhayangkara Ke-75 Diikuti Wali Kota Tegal Secara Virtual
Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
Jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.
Sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring, dan seluruh masyarakat diimbau untuk melaksanakan ibadah di tempat masing-masing.
Baca Juga: Wali Kota Tegal Keluarkan SE Perpanjangan PPKM Mikro, Ijin Hajatan dan Pentas Seni Diperketat
Selain itu, tempat-tempat hiburan, selama penerapan PPKM Darurat sesuai Instruksi Wali Kota juga di tutup, termasuk hajatan yang dilakukan hanya diperbolehkan dengan dihadiri maksimal 30 orang, dengan tidak diperbolehkan menyelenggarakan hiburan pada saat pelaksanaan hajatan.
Terkait tempat pariwisata, Wali Kota menuturkan sementara ini selama pemberlakukan PPKM Darurat, tempat-tempat wisata untuk sementara ditutup.
Ia juga akan merapatkan dan berkoordinasi terkait jaring pengaman sosial, karena menurutnya bukan hanya masyarakat miskin saja namun juga ada masyarakat yang terdampak dan perlu diperhatikan.
Baca Juga: Wali Kota Tegal Resmikan Gedung Grhadika Bahari Milik PT. BPRS HIK
“Terkait dengan jaring pengaman sosial kita akan merapatkan dan dikoordinasikan terlebih dahulu tentunya bukan hanya masyarakat yang tidak mampu, tapi juga ada masyarakat yang terdampak yang perlu kita perhatikan,” tutur Wali Kota Tegal.
Disampaikan juga bahwa Satgas yang bertugas harus melaksanakan pengawasan dengan semaksimal mungkin, baik itu di rumah sakit maupun di tempat karantina. Pihaknya juga melibatkan komponen dari unsur dari masyarakat.
Bagi masyarakat yang melanggar, akan diberikan edukasi dan juga pelarangan tegas kepada masyarakat. Namun apabila masih berulang kali dilakukan pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Menurutnya hal tersebut dilakukan agar penyebaran Covid -19 di Kota Tegal dapat ditekan.***
