KABAR TEGAL - Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif di Convention Hall Grand Dian Hotel, Slawi, Rabu, 5 Oktober 2022.
Kegiatan sosialisasi yang bertajuk 'Menuju Pemilu Serentak 2024 Bermartabat' tersebut melibatkan KPU Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal, Polres Tegal, Kejaksaan, Pengadilan, Kodim Tegal, Brigif IV Dewa Ratna, Partai peserta Pemilu 2024, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tegal.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Ikbal Faizal, M.Pd., mengatakan sosialisasi ini merupakan bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan Pemilu di tahun 2024.
"Bentuk pencegahan yang saat ini kami lakukan adalah sosialisasi pengawasan Pemilu parsitipatif. Kami sosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh komponen di Kabupaten Tegal, agar pengawasan partisipan itu bisa berjalan secara maksimal," kata Ikbal.
Menurutnya, sosialisasi kerja pengawas Pemilu parsitifatif dilakukan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan Pemilu.
"Pemilu tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan dari masyarakat secara umum untuk melakukan partisipasi pengawasan," terangnya.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Tegal: Demokrasi Harus Mencerminkan Sila ke-4 Pancasila
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa selain sosialisasi, deklarasi Pemilu 2024 Bermatabat juga menjadi hal yang penting dalam kegiatan tersebut, yang intinya mendukung agar Pemilu di Kabupaten Tegal berjalan dengan lancar dan baik.
Pada kesempatan tersebut, Ikbal juga mengajak seluruh elemen masyarakat bahwa pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat akan sangat berdampak positif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu kedepannya.
"Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu serentak 2024 maka Pemilu yang bermartabat dan berkualitas dapat terwujud di Kabupaten Tegal," jelasnya.
Baca Juga: Bawaslu Jateng Telusuri Dugaan Politik Uang di Pilkada Empat Kabupaten
Minimnya jumlah pengawas Pemilu menjadi alasan begitu pentingnya peran pengawasan Pemilu partisipatif.
"Pengawas Pemilu di Kabupaten Tegal saat ini berjumlah 4.879 orang, terdiri dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun TPS. Sementara harus mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu sekitar 1,2 juta orang, ini suatu hal yang sangat tidak mungkin. Maka dari itu kita menggelar sosialisasi ini agar masyarakat tergugah untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu," pungkasnya.
Saat penyampaian materi sosialisasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, dr. Widodo Joko Mulyono, M.Kes., M.M., memaparkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan.
Baca Juga: PT LIB Dinilai Jadi Pihak yang Paling Bertanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan
"Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada partisipatif dari masyarakat yang berkompeten untuk melakukan pengawasan Pemilu," papar Joko.
Menurutnya, ada beberapa kelompok dapat menjadi pengawas partisipatif di Kabupaten Tegal, diantaranya adalah Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas, OKP, LSM, Mahasiswa, Pelajar/pemilih pemula.
"Pengawasan partisipatif sangat diperlukan diantaranya untuk mencegah konflik, menjadikan Pemilu berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi publik dan membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat," ujarnya.
Joko berharap dengan digelarnya sosialisasi ini bisa mendorong partisipasi publik, sehingga tujuan Pemilu 2024 dapat tercapai dengan baik.
"Semoga sosialisasi pada hari ini dapat menggerakkan masyarakat agar dapat sadar bahwa pentingnya pengawasan Pemilu partisipatif, sehingga tujuan Pemilu bisa tercapai dengan baik," pungkasnya.***