KABAR TEGAL - Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, ST memenuhi komitmennya melakukan inspeksi Portal yang menutup akses kawasan Alun-Alun dan sepanjang jalan Pancasila, Kota Tegal, Senin, 3 Januari 2022 malam.
Kusnendro, Ketua DPRD Kota Tegal lakukan inspeksi seluruh portal penutup akses ke kawasan Alun-Alun dan jalan Pancasila dan diketahui portal yang dibuka hanya 4 titik yakni jl. KH. Mukhlas, jl. Kaloran, jl Ahmad Dahlan dan jalan Tentara Pelajar dari 12 titik portal.
Ketua DPRD Kota Tegal, selanjutnya mengatakan bahwa langkah inspeksi terhadap portal penutup akses ke kawasan Alun-Alun dan jalan Pancasila Kota Tegal tersebut merupakan inisiatif pribadi bukan mewakili lembaga.
Baca Juga: Penutupan Portal Alun-alun Kota Tegal Rugikan Pedagang Rp 50 Miliar
Meski demikian, hasil inspeksi nantinya akan menjadi bahan pembahasan yang akan disampaikan dalam rapat pimpinan DPRD.
"Jadi masih ada beberapa titik yang masih di portal, harapannya kan semuanya bisa dibuka," ujar Kusnendro usai melakukan inspeksi.
Kusnendro melakukan langkah inspeksi untuk memastikan dari hasil rapat dengar pendapat yang hasil rapat menjanjikan akan dibuka 4 titik.
Baca Juga: Sehari Usai Diverifikasi Tim KSP, Hanya Satu Portal Alun-alun Kota Tegal yang Dibuka
Meski janji itu terpenuhi, tetapi menurutnya, harapan dari rapat dengar pendapat tersebut menghendaki seluruh portal akses keluar masuk dari kawasan Alun-Alun maupun jalan Pancasila dibuka semuanya pasca perayaan tahun baru 2022.
"Ternyata ini tanggal 3 januari 2022 malam hari ini saya coba cek lapangan, ternyata masih ada beberapa titik utama yaitu dua titik dibagian barat pintu masuk dari perempatan jl ahmad Yani masih diportal, dari selatan jl Wahid Hasyim masih ditutup," jelasnya.
Beberapa portal lain yang masih ditutup diantaranya didepan stasiun Kereta Api, jl. Slamet, jl. Sindoro serta beberapa titik lainnya.
Baca Juga: Kawasan Alun-Alun Kota Tegal Ditutup Total di Malam Tahun Baru
"Dari hasil saya datang kemari, mungkin nanti kita akan bicarakan dengan seluruh pimpinan baik pimpinan DPRD maupun fraksi-fraksi bagaimana baiknya kedepan, sampai saat ini saya belum bisa menentukan langkah-langkah yang akan diambil DPRD," tuturnya.
Kehadirannya malam itu, ia berharap portal penutup akses ke kawasan Alun-Alun dan jalan Pancasila, ada langkah baik dari pemkot Tegal untuk membuka seluruh portal yang ada dikawasan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan hadirnya saya malam hari ini secara langsung di kawasan Pancasila dan Alun-Alun yang masih terportal, ada langkah baik dari pemerintah kota," pintanya.
Baca Juga: Kantor Staf Presiden Lakukan Verifikasi soal Penutupan Alun-alun Kota Tegal dengan Portal
"Dalam hal ini Walikota bisa memerintahkan dinas perhubungan untuk bisa membuka seluruh portal yang ada di wilayah kawasan Alun-Alun dan Pancasila," harap Kusnendro.
Ketua DPRD Kota Tegal sendiri hingga saat ini, masih belum mengerti maksud dari penutupan kawasan Alun-Alun dan jalan Pancasila ditutup dengan portal.
"Saya belum tau maksud dan tujuannya, yang jelas ada yang dibuka, ada yang ditutup," tegas Kusnendro.
Baca Juga: Tak Juga Digubris Walikota, Warga Kawasan Alun-alun Kota Tegal Mengadu ke Jokowi Minta Portal Dibuka
Bagi Kusnendro, alasan pemortalan akses keluar masuk ke kawasan Alun-Alun dan jalan Pancasila dengan alasan mengubah menjadi kawasan pejalan kaki tidak mempunyai landasan hukum.
"Sehingga yang perlu dilakukan saat ini adalah kalau memang ini menjadi kawasan pejalan kaki, aturannya dibikin terlebih dahulu. Sampai dengan saat ini kan aturannya belum ada," katanya.
Termasuk masih menurutnya, persiapan kalau kawasan tersebut akan dijadikan kawasan pejalan kaki, yaitu tentang lahan parkir dan lainnya belum ada persiapan namun pembangun sudah dilaksanakan.
Baca Juga: Merasa Dicuekin Walikota, DPRD Kota Tegal Akan Gunakan Hak-hak yang Dimiliki
"Kenapa belum disiapkan tetapi ini sudah dilakukan pemortalan. Seharusnya persiapan itu dilakukan dulu, baru kemudian kita melakukan seperti ini," jelas Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro.
"DPRD memang tidak tau menau soal pemortalan karena kita tidak pernah menganggarkan untuk portal ini. Kalau kita tau ada anggaran portal tentunya tidak kita setujui," pungkas Kusnendro.***