KABAR TEGAL - Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang PPKM Darurat selama 4 hingga 6 minggu. Hal ini didasari masih tingginya lonjakan kasus positif harian yang mencapai lebih dari 40.000 kasus hingga, Senin, 12 Juli 2021.
Dalam Rapat Kerja Bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (12 Juli 2021) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut skenario perpanjangan PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus dan mobilitas masyarakat.
Menanggapi isu ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni berharap semua pihak harus berupaya sepenuh hati untuk mengatasi pandemi Covid-19. Upaya pemerintah untuk menahan lonjakan kasus selama PPKM Darurat jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat tak akan membuahkan hasil maksimal.
Baca Juga: Dukung PPKM Darurat, Biznet Beri Bantuan Ribuan Masker Bersama PWI dan Kominfo Kabupaten Tegal
"Kalau cuma pemerintah saja tanpa dibarengi kesadaran masyarakat pastinya akan sulit," ungkap Khuzaeni, Senin (12 Juli 2021) petang.
Khuzaeni yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal ini juga meminta kesadaran pemangku kebijakan agar dalam mengambil kebijakan tidak dicampuri dengan kepentingan pribadi dan golongan.
"Ini upaya perang bersama melawan Covid-19, jadi jangan sampai kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya sangat diperlukan dalam kondisi seperti sekarang ini," tegasnya.
Baca Juga: Inspeksi saat PPKM Darurat, Bupati Tegal Temukan Pelanggaran di Gerai Swalayan Adiwerna
Sejak diberlakukan PPKM Darurat 3 Juli lalu, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan segala upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Menutup mal, pemberlakuan WFH, penutupan sementara rumah ibadah, rumah makan hanya melayani makan di tempat, bahkan penyekatan jalan-jalan utama untuk menekan mobilitas warga masyarakat.
Namun hingga 10 hari pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Tegal, kasus baru positif Covid-19 masih di adat angka 100 kasus per hari. Untuk itu Khuzaeni juga meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melakukan evaluasi agar hingga 20 Juli mendatang, kasus positif harian bisa ditekan.
"Sudah memasuki hari ke-sepuluh pelaksaan PPKM Darurat, tapi angka kasus baru masih tinggi. Satgas harus melakukan evaluasi, di titik mana celah penyebaran virusnya," pungkas Khuzaeni.
Baca Juga: Blusukan ke Kampung Nelayan, Kapolres Tegal Bagikan Sembako dan Masker
Khuzaeni berharap di waktu yang tersisa hingga 20 Juli mendatang, pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama bersinergi agar peningkatan kasus baru dan kematian akibat Covid-19 bisa ditekan.
"Jika progress-nya baik pastinya PPKM Darurat tidak diperpanjang. Masyarakat kecil sangat merasakan dampaknya. Tentunya ini jadi harapan kita bersama," terang Khuzaeni.
Selain itu, Pemkab Tegal juga didorong memberi perhatian khusus bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat. Pandemi yang telah memasuki tahun ke-dua ini pasti melemahkan sendi-sendi perekomian masyarakat, apalagi ditambah dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini.
"Pemerintah juga harus befikir tentang dampak ekonomi PPKM Darurat. Kasihan rakyat kecil, terutama UMKM dan masyarakat yang tidak memiliki gaji," ujar Khuzaeni.
Perhatian yang kurang maksimal dari pemerintah dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak baru di tengah masyarakat. Oleh karenanya Khuzaeni berharap pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan yang persuasif dan mengedepankan sisi humanis.
"Gejolak masyarakat yang menolak ataupun acuh dengan adanya PPKM Darurat ini, harus diredam dengan suasana yang persuasif, bersahabat, dan ramah," harap Khuzaeni.
Pelibatan ormas keagamaan juga diharapkan, untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Sehingga hoaks maupun isu-isu yang berkembang di masyarakat bisa diredam dan akhirnya masyarakat bisa paham.
"Gandeng PC NU dan Muhamadiyah untuk ikut meredakan dan mensosialikan bahayanya Covid-19, karena banyak juga yang lebih percaya ulama dari pada pemerintah. Bila perlu melibatkan semua ormas, semua harus bersatu," tutup Khuzaeni.**