KABAR TEGAL - Sejumlah pihak meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan vaksin berbayar di tengah program vaksinasi nasional yang saat ini tengah berjalan.
Demikian pula halnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Sekjen DPP Projo, Handoko menilai program vaksin berbayar akan membuka peluang bagi oknum-oknum yang akan mengambil keuntungan sendiri dari 'bisnis Covid-19' di Indonesia.
Menanggapi hal ini, DPC Projo Kabupaten Tegal juga menyatakan sikap menentang kebijakan jual beli vaksin. Melalui Sekretaris Projo Kabupaten Tegal, Rojikin, Projo mendorong pemerintah agar tetap menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat.
Baca Juga: Tekan Penularan Covid-19, Ketua Projo Sugirman Siapkan Ribuan Masker Gratis
"Sesuai sikap DPP Projo, kami di daerah juga menyatakan sikap yang sama, Projo Kabupaten Tegal mendorong pemerintah untuk tetap menggratiskan vaksin untuk masyarakat. Ekonomi masyarakat tengah lesu, perusahaan juga banyak yang merugi, vaksinasi berbayar tentunya akan memberatkan masyarakat," pungkas Rojikin, Senin (12 Juli 2021).
Menurut Rojikin, vaksin gratis dari pemerintah sangat direspon baik oleh masyarakat. Masyarakat yang seakan tengah hilang harapan dijawab oleh pemerintah dengan memberikan vaksin gratis untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar Covid-19.
"Vaksin gratis telah membuktikan kalau negara hadir melindungi rakyatnya. Ini perlu dilanjutkan agar masyarakat tidak patah arang dan mau sama-sama berjuang perang melawan pandemi," ucap Rojikin.
Baca Juga: Disuntik Vaksin, Ketua Projo Sugirman: Projo Siap Bersinergi dengan Pemkab Atasi Pandemi
Sementara itu, Ketua Projo Kabupaten Tegal, Sugirman meminta masyarakat untuk menghentikan perdebatan tentang Covid-19. Sugirman yang baru saja sembuh dari Covid-19 ini juga meminta Pemkab Tegal untuk serius dalam penanganan Covid-19.
Dari data yang dirilis oleh Dinkes Kabupaten Tegal, 11 Juli 2021 kasus baru positif Covid-19 mencapai 109 kasus, dengan angka kematian baru 7 orang.
"Lonjakan kasus masih signifikan, sejak pemberlakuan PPKM Darurat sepertinya tidak ada progres kalau Kabupaten Tegal membaik. Awal PPKM Darurat kasus baru per hari mencapai 102 kasus, tapi kemarin malah meningkat jadi 109 kasus. Ini harusnya jadi perhatian," jelas Sugirman.
Baca Juga: Kritik Pemerintah Komersialkan Vaksin Covid-19, DPR RI: Kesehatan Rakyat Tidak untuk Dikomersialkan!
Untuk itu, Sugirman mendorong Pemkab Tegal segera memaksimalkan penggunaan anggaran Covid-19. Penyerapan anggaran yang baru sekitar 10 persen harus segera digunakan untuk penanganan pandemi.
"Pemkab tidak boleh main-main, kalau memang ada anggaran segera gunakan untuk penanganan Covid-19. Buat tempat isolasi mandiri yang dipantau oleh tenaga medis. Jangan sampai pasien hanya diminta isolasi di rumah tanpa ada penanganan medis yang memadai," tutup Sugirman.***