KABAR TEGAL - Kunjungan Komisi IV DPR RI untuk melihat secara langsung kondisi Pelabuhan Tegal Sari, dimanfaatkan oleh Wali Kota Tegal dengan mengajukan beberapa usulan terkait peningkatan perekonomian pelaku ekonomi di Pelabuhan Tegal Sari, Jum'at 11 Juni 2021.
Di depan Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini dan Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini, Dedy Yon mengajukan beberapa usulan bantuan untuk para pelaku ekonomi perikanan di Pelabuhan Tegal Sari.
Wali Kota menyampaikan kebutuhan cold storage baik yang permanen maupun portable, armada mobil thermo, fiberbox dengan kapasitas 200 kilogram, basket industri, freezer ikan dengan kapasitas 500 kilogram, alih fungsi gedung filler industri milik KKP, budidaya pembenihan ikan gurame dan nila, pembangunan jalan menuju dalam kawasan industri pengolahan ikan masyarakat nelayan, normalisasi Kali Bacin untuk lalu lintas nelayan kecil, serta pembangunan TPI untuk nelayan kecil dan bantuan bioklop.
Baca Juga: Telan DAK Rp 2,6 Milyar, DPRD Jateng Minta Pembangunan Bronjong Sungai Prupuk Rampung Sesuai Target
Dengan Komisi IV DPR RI melihat lebih dekat secara langsung kondisi operasional Pelabuhan Tegal Sari, Dedy Yon berharap dukungan dari DPR RI dan KKP agar bisa memberikan bantuan dari inventarisir permasalah nelayan yang ada, pihaknya menyambut dengan tengan terbuka. Sebab menurutnya memang sektor perikanan adalah salah satu sektor andalan Kota Tegal.
“Dengan melihat lebih dekat secara langsung kondisi operasional Pelabuhan Tegal Sari, kami berharap dukungan dari DPR RI dan KKP agar bisa memberikan bantuan dari inventarisir permasalah nelayan yang ada. Kami meyambut dengan tengan terbuka, karena memang sektor perikanan adalah salah satu sektor andalan Kota Tegal,” tutur Wali Kota Tegal.
Seperti yang disampaikan Wali Kota Tegal di depan Panja Komisi IV DPR RI dan Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Ketua Kelompok Pengolahan Ikan Cahaya Bahari, Gunaryo yang hadir dalam kesempatatan tersebut menyampaikan bahwa Nelayan dengan pengolah ikan ibarat suami istri yang hubungannya sangat erat dan saling membutuhkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Wali Kota Tegal adalah benar kebutuhan nelayan dan pelaku pengolah ikan di Pelabuhan Tegal Sari.
Baca Juga: Disebut Sebagai Pelabuhan Terjorok, Kusnendro : Pelabuhan Pelindo Perlu Diperluas
Gunaryo menyampaikan bantuan dari Kementerian Perikanan di tahun 2009 masih dirawat dengan baik, namun perkembangan perikanan di Kota Tegal begitu pesat, sehingga Ia dan kelompoknya benar-benar membutuhkan tambahan kapasitas cold storage untuk menampung hasil pembelian ikan dari nelayan.
“Kelompok kami butuh banget yang namanya tempat penyimpanan, karena nelayan kalau jual ikan tapi yang mengolah itu nggak ada tempatnya, harga ikan itu bisa jatuh makanya kita membutuhkan itu yang namanya cold storage,” ujar Gunaryo.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Panja Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa semenjak Pelabuhan Tegal Sari yang dibangun pada tahun 2004, belum pernah mendapatkan sentuhan dari Pemerintah pusat, padahal kapasitasnya sudah tiga kali lipat.
“Harus ada rekomendasi yang konkrit untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan ini,” ujar Anggia.
Sementara Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penataan secara komprehensif.
Di sisi lain, Muhammad Zaini juga menyampaikan bahwa permintaan bantuan dari masyarakat juga harus diimbangi dengan komitmen untuk menjaga dan memperhatikan operasional bantuan tersebut.
"Jangan sampai bantuan pemerintah tersebut berujung pada terbengkalainya alat-alat bantuan dari pemerintah," ungkap Muhammad Zaini.
Baca Juga: Soal Penumpukan Kapal di Pelabuhan Tegal, Perijinan Perikanan Tangkap Bukan Jadi Salah Satu Penyebab
Disampaikan juga, pihaknya akan mendiskusikan dengan koperasi atau dengan siapa yang akan mengelola barang-barang bantuan tersebut.
Sebab menurut Zaini pihaknya tidak bisa memberikan bantuan tersebut kepada orang perseorangan tapi harus diberikan kepada koperasi yang diharuskan mampu untuk mengelola agar dapat berjalan secara kontinyu, bukan hanya pada saat di serahkan saja.***