Network
Dalam prioritas pengendalian inflasi dan pengendalian pangan, terangnya, berbagai program juga dilakukan. Termutakhir, Pemprov Jateng menggelontorkan beras cadangan sebanyak 151 ton beras di daerah tingkat kemiskinan ekstrem, gerakan pangan murah (GPM) yang sudah dilakukan lebih dari 400 kali, pemantauan harga sembako di lapangan, dan lainnya.
“Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/ kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” ujar Nana.
Untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting, Pemprov Jateng juga sudah melakukan berbagai langkah-langkah intervensi, baik dengan menggunakan dana APBD, menggandeng Baznas Jateng, maupun pihak swasta.
Pada Kamis, 26 Oktober 2023 lalu, Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Bantuan yang bersumber dari Baznas Provinsi Jateng itu diberikan kepada 150 mustahik produktif dan 30 pendamping mustahik di Kabupaten Pekalongan, Kendal, Batang, dan Kota Pekalongan.
Pada 2023 ini, Pemprov Jateng berkolaborasi dengn Baznas Jateng juga memberikan bantuan berupa 255 unit RTLH, 500 unit jamban, dan 1.664 modal usaha.
“Ini menjadi perhatian dan prioritas kami, ada RTLH, tidak punya jamban, tidak ada air bersih, sehingga kita carikan sumber air bersih di kampung tersebut. Di samping itu juga kita kaitkan dengan beasiswa anak dari keluarga miskin, dan modal usaha,” jelas Nana.
Sementara, untuk program penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan kebakaran hutan lahan/ karhutla), Pemprov Jateng sudah melakukan berbagai upaya. Per 23 Oktober 2023, Sebanyak 76.434.000 liter air bersih sudah didistribusikan kepada warga di 34 kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah yang terdampak kekeringan. Distribusi air bersih itu dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten/kota, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, PMI, serta instansi terkait lainnya, termasuk BBWS, Polri, dan bantuan masyarakat.
Baca Juga: Audiensi dengan DPRD, Guru Hononer di Kabupaten Tegal Minta Kuota PPPK Ditambah
Sedangkan untuk prioritas program pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai upaya juga telah dilakukan dengan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan melalui berbagai aplikasi. Seperti, e-planning, e-budgetting, e-shb (standar harga barang), dan e-controlling. Selain itu, juga secara rutin melakukan pelaporan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, pelaporan LHKPN, dan LHKASN.
