Network
Cara lainnya dengan melaporkan langsung ke unit pengelola gratifikasi di KPK. Untuk mewujudkan itu, kades harus dibimbing dan didorong mulai dari Bupati dan Forkopimdanya.
Baca Juga: Status Gunung Kerinci Hari Ini: Kembali Erupsi, Jalur Pendakian Ditutup Demi Keamanan Pengunjung
“Intinya apa? Agar pelayanan publiknya bagus, transparan dan akuntabel. Semangat ini oleh Pak Bupati didorong sampai ke desa,” tegasnya.
Di momen itu pula, Ketua Dewan Pembina DPP Papdesi itu menantang pada kepala desa di Kabupaten Pati untuk mewujudkan Desa Antikorupsi di desanya.
“Di Jawa Tengah yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba seluruh Kabupaten Pati, para petinggi atau kadesnya, itu betul-betul menjadi Desa Antikorupsi. Contohnya sudah ada, maka dengan cara itu harapan kita bisa berjalan,” tuturnya.
Baca Juga: Optimalkan Pemolisian Masyarakat, Polres Tegal Kota Maksimalkan Peran Bhabinkamtibmas
Mengawali gerakan, secara simbolis Ganjar menempelkan stiker bertuliskan 'STOP GRATIFIKASI. Terimakasih Anda tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai kami' di kendaraan Bupati, Sekda dan Kades di Pati.
Ganjar menegaskan peran masyarakat juga penting pada terciptanya budaya integritas. Masyarakat harus berpartisipasi untuk tidak memberi iming-iming pada pejabat desa.
“Tapi jangan sampai dengan tidak memberi kemudian dipersulit juga nggak boleh. Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi dan mudah-mudahan kalau nanti ini sukses kita terapkan ke seluruh Jawa Tengah,” tandasnya.
Baca Juga: Polres Tegal gelar Sosialisasi Dipa dan Rendisgar Tahun Anggaran 2023
